Kondisi Karhutla Jambi Membaik, Pemerintah Pusat Salurkan Bantuan Rp125 Miliar

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi mulai menunjukkan perkembangan positif. Di tengah upaya penanganan yang masih berlangsung, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp125 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan delapan pemerintah kabupaten.

Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap untuk memperkuat penanganan kebakaran, mendukung kebutuhan operasional petugas, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi munculnya titik api baru.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan perkembangan penanganan karhutla tersebut seusai rapat koordinasi bersama Gubernur Jambi Al Haris di Gedung VVIP Bandara Sultan Thaha Jambi, Selasa (27/10/2026).

Raja Juli menjelaskan, bantuan tahap pertama sebesar Rp85 miliar disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Jambi serta empat kabupaten, yakni Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun.

Sementara itu, bantuan tahap kedua sebesar Rp40 miliar diberikan kepada empat kabupaten lainnya, yaitu Merangin, Muaro Jambi, Tebo, dan Bungo.

Dengan demikian, terdapat sembilan pemerintah daerah yang menerima dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan karhutla di Provinsi Jambi.

Selain dukungan anggaran, kondisi kebakaran di Jambi juga dilaporkan mengalami perbaikan dibandingkan tiga minggu sebelumnya.

Berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, tidak ditemukan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi saat pemantauan dilakukan. Meski demikian, pemeriksaan langsung di lapangan masih menemukan indikasi kebakaran pada dua lokasi yang membutuhkan penanganan lanjutan.

Pemerintah juga memanfaatkan prakiraan hujan hingga 2 November 2026 untuk mengoptimalkan pembasahan dan pendinginan lahan, khususnya di kawasan gambut yang rawan mengalami kebakaran berulang.

Setelah periode tersebut, patroli gabungan akan diperkuat guna mengantisipasi kemunculan titik api baru.

Berdasarkan data Satuan Tugas Karhutla Jambi, luas lahan yang terbakar sepanjang 1 Januari hingga 26 Oktober 2026 tercatat mencapai 5.106,29 hektare.

Meski kondisi mulai membaik, pemerintah daerah diminta tidak mengendurkan upaya pengawasan dan pencegahan, mengingat ancaman kebakaran masih dapat terjadi di sejumlah kawasan rawan.

Raja Juli juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah penerima bantuan agar menggunakan anggaran secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan penanganan karhutla.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan pemadaman, pembangunan sumur bor, peningkatan kesiapsiagaan, hingga mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat terdampak asap.

Pemerintah daerah juga diminta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sejak tahap perencanaan agar penggunaan bantuan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Menanggapi bantuan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang dinilai membantu mengatasi berbagai kendala petugas di lapangan, terutama keterbatasan peralatan dan biaya operasional.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa bantuan Presiden merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Jambi sekaligus dukungan terhadap percepatan pengendalian kebakaran.

"Alhamdulillah, Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada masyarakat Jambi. Sudah dua kali turun Banpres, bantuan presiden yang pertama sejumlah Rp85 miliar dan kemudian minggu yang lalu juga ada Banpres tahap kedua sebesar Rp40 miliar. Jadi total Rp125 miliar," ujar Raja Juli Antoni. (tdr)