Maulana Berharap Pusat Tanggung Gaji PPPK, Rp250 Miliar Bisa untuk Bangun Jalan Kota Jambi

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Wali Kota Jambi Maulana berharap pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya tenaga guru dan kesehatan. Jika kebijakan tersebut terealisasi, Pemkot Jambi berpeluang memiliki ruang fiskal hingga Rp250 miliar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Harapan itu disampaikan Maulana saat memaparkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2027.

Maulana mengatakan, Pemkot Jambi telah mengangkat sekitar 3.400 tenaga honorer menjadi PPPK. Jumlah tersebut turut memengaruhi pengelolaan belanja daerah, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja pegawai dengan anggaran pembangunan.

“Jika beban gaji PPPK dialihkan ke APBN, alokasi anggaran Rp250 miliar tersebut dapat kita alihkan secara maksimal untuk percepatan pembangunan fisik dan infrastruktur publik di Kota Jambi,” ujar Maulana.

Menurutnya, apabila pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah akan memiliki ruang anggaran lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu prioritas yang disorot adalah perbaikan jalan di berbagai wilayah Kota Jambi. Dengan berkurangnya beban belanja pegawai, Pemkot Jambi berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur.

“Bayangkan kalau Perpresnya nanti keluar bahwa tenaga guru dan kesehatan dibiayai oleh pusat gajinya, maka dana pembangunan kita bisa optimal untuk infrastruktur, sangat cepat untuk membangun Kota Jambi,” ungkapnya.

Maulana Targetkan Jalan Kota Jambi Mulus dalam Setahun

Maulana berharap pengalihan pembiayaan gaji PPPK dapat mempercepat penanganan jalan rusak yang masih membutuhkan perbaikan.

“Prinsipnya kalau itu dikurangi atau bebannya diambil alih oleh pusat, ya Kota Jambi insyaallah dalam satu tahun jalan harus mulus semua,” pungkasnya.

Meski demikian, rencana tersebut masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pemkot Jambi masih menunggu kepastian regulasi dan mekanisme pembiayaan gaji PPPK, termasuk skema pengalokasian anggaran melalui APBN atau mekanisme lainnya.

Dalam pembahasan RAPBD 2027, belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan agar kemampuan keuangan daerah tetap mampu menopang pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Potensi anggaran sebesar Rp250 miliar tersebut belum merupakan penghematan yang telah terealisasi. Besaran dan pemanfaatannya masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat serta mekanisme pembiayaan yang nantinya ditetapkan.

Jika kebijakan tersebut diberlakukan, Pemkot Jambi berharap ruang fiskal tambahan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perbaikan jalan, pembangunan infrastruktur publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya.

Dengan demikian, kebijakan pembiayaan gaji PPPK diharapkan dapat memberikan ruang lebih besar bagi APBD Kota Jambi untuk mendukung pembangunan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya. (DVD)