JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi tahun 2025 mengalami penurunan. Skor demokrasi Jambi tercatat 79,86, turun 2,41 poin dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 82,27.
Penurunan tersebut menempatkan demokrasi Jambi dalam kategori sedang. Secara nasional, Provinsi Jambi berada di peringkat ke-22 dari 38 provinsi.
Data tersebut berdasarkan publikasi Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi pada 23 Oktober 2026.
Meski mengalami penurunan, skor IDI Jambi masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 78,19 dan IDI Pusat sebesar 76,62. Namun, turunnya nilai komposit tersebut menjadi catatan penting dalam mengevaluasi perkembangan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi di daerah.
IDI merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi melalui 22 indikator yang dikelompokkan dalam tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Dari ketiga aspek tersebut, kapasitas lembaga demokrasi mencatat skor tertinggi sebesar 82,78. Meski demikian, nilai ini juga turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 84,36.
Pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, di antaranya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat. Sebaliknya, kinerja lembaga legislatif mengalami penurunan signifikan.
Sementara itu, aspek kebebasan mencatat skor 80,99 dan masuk kategori tinggi. Pemenuhan hak pekerja serta hak memilih dan dipilih menunjukkan peningkatan.
Namun, peningkatan tersebut belum merata. Sejumlah indikator lainnya justru mengalami penurunan, termasuk kebebasan dalam hubungan antarmasyarakat, kebebasan berserikat dan berekspresi, serta kemerdekaan pers.
Penurunan indikator tersebut menjadi perhatian karena kebebasan sipil dan kemerdekaan pers merupakan unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan memperoleh informasi turut menentukan kualitas demokrasi di daerah.
Aspek Kesetaraan Terendah
Aspek kesetaraan menjadi komponen dengan skor terendah dalam pengukuran IDI Jambi 2025. Nilainya tercatat 76,50 atau berada dalam kategori sedang.
Penurunan pada aspek ini terutama dipengaruhi melemahnya indikator kesetaraan gender dan akses masyarakat terhadap informasi publik.
Di sisi lain, peningkatan terjadi pada akses warga miskin terhadap jaminan sosial serta indikator antimonopoli sumber daya ekonomi.
Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja lembaga negara. Kesetaraan hak, kesempatan, serta akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.
Secara keseluruhan, tidak ada indikator dalam pengukuran IDI Jambi 2025 yang masuk kategori rendah. Meski demikian, penurunan skor komposit dan posisi Jambi di peringkat ke-22 nasional menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah daerah, lembaga legislatif, aparat, masyarakat sipil, dan media memiliki peran masing-masing dalam memperkuat kehidupan demokrasi. Perhatian khusus diperlukan terhadap indikator yang mengalami penurunan, terutama kebebasan sipil, kemerdekaan pers, kesetaraan gender, keterbukaan informasi publik, dan kinerja lembaga legislatif.
Hasil IDI Jambi 2025 menjadi salah satu rujukan untuk mengidentifikasi aspek demokrasi yang perlu diperbaiki. Tantangannya bukan sekadar meningkatkan skor, tetapi juga memastikan kebebasan, kesetaraan, keterbukaan, dan kualitas kelembagaan demokrasi dapat berkembang secara berimbang di Provinsi Jambi. (DVD)
Kolam Retensi Telago Kajang Lako Ditargetkan Pangkas Banjir hingga 80 Persen
Biaya Pelayanan Kesehatan BPJS Jambi Tembus Rp1,22 Triliun, Rasio Klaim 133,72 Persen
Maulana Berharap Pusat Tanggung Gaji PPPK, Rp250 Miliar Bisa untuk Bangun Jalan Kota Jambi
Kondisi Karhutla Jambi Membaik, Pemerintah Pusat Salurkan Bantuan Rp125 Miliar
Parkir Liar Kembali Marak di Depan RSUD H. Hanafie Bungo, Warga Pertanyakan Penertiban
Semarak HUT Ke-62 Partai Golkar di Bungo, Diisi Ziarah Pahlawan hingga Santunan Sosial