“Kalau Perusahaan Berhenti, Kami Mau Makan Apa?” Warga Senamat Protes ke DPRD Bungo

JAMBIPRIMA.COM, BUNGO – Rekomendasi DPRD Bungo terkait penghentian sementara aktivitas PT BMA menuai respons dari masyarakat Dusun Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Puluhan warga mendatangi kantor DPRD Bungo, Kamis (29/10/2026), untuk menyampaikan keberatan terhadap rekomendasi tersebut.

Warga menilai penghentian operasional perusahaan berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat, terutama mereka yang selama ini menggantungkan penghasilan sebagai pekerja PT BMA. Karena itu, warga mendesak DPRD Bungo mencabut rekomendasi tersebut dengan mempertimbangkan keberlangsungan pekerjaan dan kebutuhan hidup masyarakat.

Aksi ini merupakan respons atas hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Bungo bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pihak PT BMA, dan Aliansi Peduli Bungo pada Selasa (27/10/2026). Dalam pertemuan itu, DPRD merekomendasikan penghentian sementara operasional PT. BMA.

Dalam orasinya, salah seorang demonstran, Hendra Hen mempertanyakan bukti dugaan pencemaran sungai oleh limbah perusahaan yang disebut menyebabkan ikan mati dan warga mengalami gatal-gatal.

“Kalau memang benar ada ikan mati dan warga terdampak gatal-gatal akibat limbah, mana buktinya?” kata Hendra di hadapan massa aksi.

Menurut dia, rekomendasi penghentian operasional berpotensi merugikan warga yang menggantungkan penghasilan dari PT BMA.

Ia meminta DPRD mempertimbangkan nasib para pekerja sebelum mengambil keputusan yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha perusahaan.

“Yang datang hari ini adalah warga Senamat yang bekerja di perusahaan tersebut. Kalau perusahaan berhenti beroperasi, kami mau makan apa? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Hendra menegaskan, warga tidak ingin kepentingan para pekerja diabaikan dalam penyelesaian persoalan yang melibatkan perusahaan. Ia meminta DPRD mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari rekomendasi tersebut.

“Atas nama masyarakat Senamat, kami meminta anggota dewan memikirkan nasib warga yang bekerja di sana. Jangan hanya mengeluarkan rekomendasi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat,” katanya. (sab)