Muarabulian - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari harus bergerak cepat menentukan dan memutuskan kepastian Kantor Kesbangpol Kabupaten Batanghari.
Hal ini disebabkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, masih bertanya-tanya tentang regulasi kepastian status Kantorb yang di pimpin Farizal, SH, MH itu.
" Diminta kepada saudara Bupati, secepatnya mengkaji regulasi terkait kepastian status Kantor Kesbangpol (apakah vertikal atau dibawah pemerintah daerah)," tegas Quswaini, juru baca rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari atas LKPJ Bupati Batanghari tahun anggaran 2017, dalam rapat Paripurna, Rabu (02/05/2018) lalu.
Dijelaskan Quswaini, Kantor Kesbangpol juga diminta mewujudkan tindakan pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap OKP/LSM.
" Khususnya OKP/LSM penerima dana pembinaan dari pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui Kesbangpol Rp. 15.000.000 setiap tahun," cetus Politisi Partai Demokrat ini.
Untuk menumbuh kembangkan jiwa patriotisme dan bela negara, sambung Quswaini, diminta kepada saudara Bupati, membuat formula atas penyesuaian dan penyusunan materi Penjabaran Pancasila bagi pemuda.
" Yang diprioritaskan kepada siswa-siswi SMP maupun SMA, walaupun ranah kewenangan SMA tersebut bukan di Kabupaten Batang Hari yang disampaikan secara lintas sektoral dengan sistem roadshow," tuturnya.
Dalam hal penanganan kasus, baik lahan maupun sosial keagamaan, kata Quswaini, diminta kepada Bupati Syahirsah, untuk dapat mengikutsertakan anggota perwakilan Komisi terkait kasus yang akan dibahas dengan tanpa mengesampingkan pimpinan DPRD. (***)
