Jambi - Lolosnya berkas M Hafiz SH yang tengah menjalani rehabilitasi narkoba dari BNN Provinsi Jambi sebagai calon legislatif (Caleg) DPRD Batanghari, mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk Komunitas Pemilu Peduli Demokrasi (Kopipede) Provinsi Jambi.
Mochammad Farisi, Sekretaris Kopipede Provinsi Jambi kepada Jambionecom mengatakan bahwa dalam aturan PKPU nomor 20 tahun 2018 dibunyikan bahwa calon legislatif harus memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
Aturan ini lah menurut Farisi yang menjadi dasar KPU untuk memutuskan bahwa bakal calon legislatif ini memenuhi syarat untuk maju sebagai calon legislatif.
"Secara formal, KPU Batanghari sudah memegang aturan ini. Namun, bagaimana pihak rumah sakit mengeluarkan surat keterangan sehat terhadap orang yang tengah direhabilitasi narkoba ini, tentu butuh penjelasan dari pihak rumah sakitnya," kata Farisi, Rabu (08/08/2018).
Idealnya, menurut Farisi, calon kepala daerah ataupun legislatif yang mencalonkan diri harus diperiksa kesehatan atau bebas narkobanya di Badan Narkotika Nasional, bukan puskemas atau rumah sakit umum daerah. "Lagi - lagi, ini yang buat peraturan mereka (legislatif). Jika di BNN tentu akan lebih ketat lagi," kata Farisi.
Lebih jauh, Sekretaris Kopipeda Provinsi Jambi ini menyoroti kinerja partai politik yang terlanjur mengusung kandidat caleg yang tengah disoroti masyarakat tersebut. "Harusnya, partai ketat dalam penjaringan, karena calon ini kan membawa citra partai. Kandidat yang diusung harusnya capable, bersih dari hal-hal yang menjatuhkan citra partai," ujar Farisi.
Oleh karenanya, menurut Farisi, penjaringan terakhir ada pada masyarakat. Masyarakat menurutnya harus jeli dan teliti dalam menentukan nasib daerahnya lima tahun ke depan. Salah satunya dengan menjatuhkan pilihan ke orang yang tepat.(***)
