Hasil survei preferensi politik masyarakat menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang rilis Lembagai Suvei Charta Politika, Kamis pekan lalu ditanggapi beragam oleh kandidat bakal calon gubernur (Balongub) Jambi. Terlepas dari pesanan atau tidak, jika mencermati angka angka survei tersebut banyak yang menilai posisi Fachrori Umar sebagai kandidat petahana tidak aman.
----------
Dari rilis hasil survei Charta Politika tersebut elektabilitas Gubernur Jambi Fachrori Umar berada di urutan ke tiga. Di bawah Wali Kota Jambi Sy Fasha dan mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA). Jika HBA tidak maju maka, posisi Fachrori di urutan kedua. Dari rilis survei itu elektabilitas Fachrori Umar diangka 17,1. Jauh di bawah Sy Fasha 24,1. Ini merupakan angka yang belum aman untuk Fachrori Umar jika mau melanjutkan kepemimpinannya menuju dua periode memimpin Provinsi Jambi.
Apalagi, dari hasil survey itu juga terlihat penilian responden terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di bawah kepemimpinan Fachrori Umar juga tidak menggembirakan. Responden yang menyatakan sangat puas dengan kinerja Pemprov hanya 3,8 persen. Lalu yang merasa cukup puas 48,4 persen.
Jika Sementara responden yang merasa tidak puas sama sekali dengan kepemimpinan Fachrori 4,5 persen dan kurang puas 24,5 persen. Mencermati angka angka ini tentu Fachrori dan timnya harus bekerja keras dalam delapan bulan agar elektabilitasnya terkerek naik.
Pengamat politik Mochammad Farisi mengatakan angka tersebut belum aman bagi petahana Fachrori Umar. Mengingat Gubernur Jambi aktif ini tengah menjabat dan memiliki kekuatan lebih dibanding kandidat lain. "Dengan angka elektanilitas 17,1 persen itu bagi seorang petahana tidak bagus," katanya.
Menurut Farisi, sebagai petahana yang memiliki segala potensi yang ada, untuk membrandingkan diri, seperti dengan menggunakan "dana humas" dan sebagainya, angka tersebut masih sangat rendah sekali. "Bisa jadi karena kondisi pemerintah yang tidak tuntas, masyarakat kurang puas dengan kinerja saat ini," sebutnya.
Idealnya, lanjut Farisi, untuk petahana posisi elektabilitasnya berkisar pada angka 30 persen barulah bisa dikatakan aman. "30 persen bisa didapat kalau hasil kinerja, pembangunan dan lain sebagainya bagus. Otomatis. Paling tidak kerja kerasnya adalah secara politis yakni mencitrakan dirinya berhasil," katanya.
"Bisa kita lihat nanti survei pada triwulan pertama akan menarik. Karena kandidat mulai star dan bergerilya ke tokoh-tokoh," ujarnya.
Pengamat politik Jambi lainnya, Dori Effendi menilai, terlepas dari survei pesanan atau tidak jika petahana ingin kembali maju, hasil survei elektabilitas yang aman berada pada angka 26 persen. Itu jika ada 5 calon. "Kalau calonnya ada empat maka posisi amannya diangka sekitar 30 persen," katanya. "Kalau head to head paling tidak elektabilitasnya di angka 51 persen," tambahnya.
Dori mempertanyakan indikator survey yang diletakkan dalam semua calon yang menempatkan Sy Fasha sebagai nomor satu. Kalau pertanyaan apakah anda mengenal Fasha melalui media massa, dia meyakini Fasha nomor satu.
Menurut dia, sebagian anak muda mengenal Fasha, namun direntan usia 40 keatas, dia menyakini kurang mengenal Fasha. "Kita kan tidak tahu bagaimana mereka melakukan survei di bawah," katanya.
Dia menilai agak rancu jika orang tidak mengenal Fachrori. Mengingat Fachrori adalah Gubernur Jambi. Menurut Dodi ini merupakan salah satu bentuk evek dari persyaratan partai Golkar yang memilih kader surveinya tertinggi. Jadi efeknya berlomba lomba menciptakan elektabilitasnya tinggi. "Karena itu sebagai standar dari Golkar," ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik lainnya, Dony Yusra Pebrianto menilai semua kandidat dengan angka survey demikian belum berada di posisi aman. Menurut dia, bicara survei elaktabilitas dalam pesta demokrasi pada dasarnya merupakan gambaran umum kondisi elaktabilitas.
Apalagi mengingat metode survei merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Sekalipun terkadang antar lembaga survei menerapkan metode yang berbeda, sudah barang tentu setiap hasil survei memiliki dasar dari hasil survei tersebut dengan tanpa mengenyampingkan kredibiltas lembaga survei itu sendiri. Kemurnian ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan.
"Namun tentunya dalam hal ini saya tidak akan mengomentari lebih jauh sehubungan metode maupun hasilnya tersebut. Agaknya tentunya hal ini kita berikan porsinya kepada ranah para lembaga survei pula," katanya.
"Namun yang perlu kita lihat adalah apapun hasil survei tersebut masih sangat berkemungkinan perubahan dan pergeseran angka-angka tersebut akan terjadi. Mengingat hasil survei tersebut adalah gambaran pilihan konstituen yang ditentukan melalui beberapa responden pada saat survei yang dilakukan," jelasnya.
Dony mengatakan masa pungut hitung masih sangat panjang. Ditambah lagi masih banyak tahapan yang harus dilalui oleh nama-nama yang digadang-gadang akan maju. Perubahan tentu masih sangat bisa terjadi.
Yang pertama tentunya adalah apakah nama-nama tersebut mendapat perahu (partai pengusung) atau tidak. Atau justru memilih menggunakan jalur perseorangan. Agaknya mereka akan fokus kepada persoalan ini terlebih dahulu.
Yang kedua, elaktabilitas tersebut bisa bergeser. Artianya bisa bertambah atau justru berkurang. Ini baryu bisa diketahui salah satunya pasca calon tersebut meresmikan dengan siapa akan berpasangan.
Hal ini sangat vital mempengaruhi elaktabilitas. Bisa jadi pasangan tersebut membawa pemilih yang tentu berpengaruh positif sepanjang mendapat dukungan dan sambutan positif dari pendukung ataupun pemilih yang telah mendukung sebelumnya. Namun bisa juga sebaliknya, dikarenakan pasangan yang dipilih tidak diharapkan oleh mayoritas pendukung.
Yang yang perlu digaris bawahi, menurut Dony adalah suksesi ini sangat bergantung kepada sejauh mana mesin politik berperan. Militansi pendukung, serta pemanfaatan media kampanye dan metode kampanye yang baik.
Fungsi survey, kata dia, memberi gambaran potensi-potensi tersebut. Jika hasil survei dimanfaatkan dengan baik, akan mampu menemukan pola pergerakan politik, metode kampanye dan bahkan potensi suara mengambang yang dapat diraup pada kompetisi sesungguhnya. Meski demikian, pengumuman hasil survei sedikit banyak berpeluang juga membangun opini elaktabilitas seseorang di tengah masyarakat, pungkasnya.
Bahren: Jambi Tuntas Bisa Dibilang Gagal
Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Bahren Nurdin menilai Program Jambi Tuntas bisa dikatakan telah gagal. Salah satu bukti kegagalanya adalah tertangkapnya Zumi Zola oleh KPK. Kedua, tidak trealisasinya program satu excavator satu kecamatan yang merupakan janji politik Zumi Zola bersama Fachrori Umar saat kampanye. “ Dari beberapa hal itu, saya katakan bahwa Program Jambi Tuntas itu tidak pernah tuntas,” kata Bahren.
Bahren juga menyatakan, setelah Zumi Zola ditangkap KPK. Kemudian Fachrori Umar menjadi Plt Gubernur Jambi, hingga akhirnya dilantik menjadi Gubernur Definitif pada Februari 2019 lalu, seharusnya bisa bekerja ekstra untuk mewujudkan program Jambi Tuntas dengan maksimal. Tapi faktanya Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Fachrori Umar tidak memiliki terobosan dan inovasi baru dalam memimpin daerah, sehingga kinerjanya hampir tak dapat dirasakan masyarakat.
Menurut penilaian Bahren, setelah dilantik menjadi Gubernur Definitif, yang harus dilakukan Fachrori Umar adalah melakukan evaluasi kinerja para OPD dan menyusun langkah strategis sebagai upaya mewujudkan Jambi Tuntas. Namun hal itu tidak dilakukan Fachrori.
Sebanyak apapun penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Fachrori tidak akan berguna apabila tidak dibuktikan dengan kinerja nyata.
“Penghargaan banyak seperti itu, anak SD saja bisa. Tapi yang dibutuhkan masyarakat bukan itu tapi kinerja. Dengan waktu yang tersisa ini, saya yakin Fachrori tidak akan bisa berbuat banyak apalagi tidak memiliki wakil,” kata Bahren lagi.
Sebagai pengamat kebijakan publik, Bahren melihat diujung periode Pemerintah Provinsi Jambi semakin kacau. Istilah yang disebutkannya kepada Jambi One adalah Gubernur Jambi itu antara ada dan tiada. Hal itu diutarakanya karena banyak persoalan penting yang tidak mampu diselesaikan Gubernur Jambi saat ini. Dan itu bentuk kegagalan. Seperti mundurnya Sekda M. Dianto.
“ Sekda mundur juga menjadi salah satu bukti Fachrori Umar tidak mampu mengurus birokrasi pemerintahannya,” tegas Bahren. Selain persoalan yang diutarakan Bahren Nurdin, Pemerintah Provinsi Jambi ternyata juga mengalami persoalan yang sangat komplit seperti Pendidikan, Kesehatan maupun Infrastruktur.
Belum lama ini, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah sekolah di Kota Jambi. Seperti, SMK 3 dan SMAN 13. Dalam sidak Komisi IV yang dipimpin langsung Ketua komisi IV, M Khairil, menemukan adanya sejumlah persoalan yaitu bangunan fisik yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) masih dalam proses pekerjaan dan dikerjakan tidak scara swakelola melainkan dipihak ketigakan. Kasus ini ditemui di SMK 3 Kota Jambi.
Menurut dia, dalam aturannya bangunan itu harus dikerjakan secara swakelola. "Ini menyalahi aturan, DAK harus dikerjakan swakelola, bukan dilakukan pihak ketiga, kita minta pihak dinas melakukan evaluasi terhadap kepala SMKN 3," katanya.
Kemudian, Komisi IV melanjutkan Sidak ke SMAN 13 Kota Jambi. Di SMAN 13 Kota Jambi, Komisi IV juga menemukan persoalan yang sama, progres pembangunan fisik yang tidak terlaksana dengan baik.
Menanggapi temuan tersebut, M Khairil meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi yakni Gubernur Jambi untuk segera melakukan evaluasi kinerja. Ia tidak ingin lagi persoalan seperti ini kembali muncul dikemudian hari.
“Kita berharap kepada pihak eksekutif untuk lebih serius dalam mengurus pendidikan di Provinsi Jambi ini. Anggaran untuk pendidikan sudah cukup besar ditambah lagi dengan APBN, dana ini harus kita pergunakan dengan maksimal demi kemajuan pendidikan di Provinsi Jambi, jangan sampai kita membohongi masyarakat. Kita di Komisi IV tidak ingin lagi persoalan seperti ini muncul dikemudian hari,” kata Khairil.
Pesoalan kesehatan, belum lama ini Komisi IV juga melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mataher Jambi. M Khairil menyatakan, ia telah banyak menerima laporan dan keluhan masyarakat, terkait pelayanan di RSUD Raden Mataher Jambi. Sehingga ia pun bersama anggota Komisi IV lainnya menyempatkan diri untuk langsung melakukan sidak ke RSUD Raden Mataher.
Dalam sidaknya, dewan masih menemukan banyak kekurangan di rumah sakit, baik di sisi fisik bangunan, pelayanan, ruang perawatan hingga hal-hal keamanan. Hal ini diakui M Khairil. Menurut dia, ini terjadi tak lain karena rumah sakit tersebut terlalu lama dibiarkan tidak ada pimpinan definitif. Tentu, kata dia hal itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.
"Karena itu, kita sangat mendukung dan mendorong Pemerintah Provinsi Jambi secepatnya mengisi posisi Direktur Umum (Dirut) RSUD tersebut. Selama ini, hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), tentu kebijakan Plt berbeda dengan pejabat definitif," katanya.
Menurut dia, langkah Pemprov yang kini melakukan lelang jabatan untuk posisi sejumlah posisi kepala OPD yang kosong, sudah sangat tepat meskipun terlambat. Ia berharap, secepatnya lelang itu menghasilkan pejabat-pejabat pilihan yang bisa bekerja maksimal mendukung Gubernur Jambi mewujudkan Jambi Tuntas 2021. (fey/rey)
