JAMBI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi 2020 berpihak kepada rakyat.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M A Fauzi, APBD 2020 harus sesuai dengan kebutuhan dan alokasinya "menetes" langsung ke masyarakat.
“Kita memang masih bertumpu pada infrastruktur, Kita harapkan itu langsung bisa dinikmati masyarakat,” katanya.
Fauzi menambahkan, pemerintah Kota Jambi juga memasukkan pinjaman sebesar Rp400 miliar dari PT SMI kedalam postur APBD 2020. Harapannya, itu dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Meskipun saat ini belum diketahui jumlah yang disetujui dari jumlah yang diusulkan tersebut.
"Mudah-mudahan kita berharap 50 persen dari angka itu bisa disetujui," ujarnya.
Dirinya juga melihat masih ada beberapa wilayah di Kota Jambi yang masih perlu diperhatikan. Seperti wilayah Kenali Asam yang masih banyak belum tersentuh jalan lingkungan. Harapannya pada APBD 2020 dapat mengakomodir hal tersebut. Sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Secara keseluruhan untuk jalan lingkungan kita lihat sudah maksimal," katanya.
Fauzi menambahkan APBD 2020 tak hanya dialokasikan untuk infrastruktur saja, akan tetapi juga mencakup masalah kesehatan dan pendidikan serta sektor lain. Di sektor kesehatan dirinya berharap kartu Jambi bugar (KJB) dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan bawah untuk berobat secara gratis. KJB diharapkan mampu mengganti program yang sudah ada sebelumnya yaitu surat keterangan tidak mampu (SKTM).
"Pada APBD-P 2020 tentu juga akan kita tambah, karena untuk saat ini kita belum menghitung angka kenaikan BPJS kesehatan.Makanya nanti pada anggaran perubahan akan kita tambah. Saya pikir yang kita anggarkan sekarang cukup untuk 10 bulan kedepan," katanya.
Sementara di sektor pendidikan dirinya berharap ada perbaikan. Sebab pihaknya masih sering mendengar adanya keluhan keluhan di masyarakat baik mengenai kondisi infrastruktur ataupun permasalahan lain.
"Baru-baru ini kan juga ada berita salah satu sekolah yang mengalami keretakan kita berharap itu segera diperbaiki tak menutup kemungkinan juga sekolah lain yang memiliki kondisi yang sama karena selain ditopang oleh APBD juga ada dana alokasi khusus (DAK)," katanya.
Anggota Fraksi Demokasi Kebangsaan, Abdullah Thaif menilai APBD 2020 harus digunakan sebagaimana mestinya dan harus sesuai dengan peruntukannya. Pihaknya juga menilai penggunaan APBD 2020 tak se mata mata digunakan untuk keperluan infrastruktur saja. Akan tetapi juga untuk hal-hal lain seperti peningkatan kualitas UMKM, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Ia juga menilai, penggunaan APBD 2020 juga harus memiliki efek yang nyata di tengah masyarakat.
"Kemarin sebenarnya sudah kita usulkan, khusus untuk kesehatan itu kita maunya semua masyarakat di kota Jambi dapat menerima Kartu Jambi Bugar. Karena kalau kita lihat yang belum tercover ini kan hanya tinggal sedikit. Pasalnya yang sudah bekerja baik itu sebagai PNS karyawan swasta, BUMD, BUMN semua sudah ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Kita sebanarnya mampu untuk itu. Jadi semua masyarakat Kota Jambi selesai dengan urusan kesehatan," katanya.
Selain itu, mengenai adanya tambahan dana dari pinjaman ke PT SMI, pihaknya dari Fraksi Demokasi Kebangsaan saat ini belum menyetujui hal tersebut. Sebab pihaknya belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai pembayarannya nanti.
"Pada prinsipnya setuju, tapi kami hanya belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai pembayarannya, itu yang jadi persoalan. Apalagi dana ini nanti digunakan untuk pembangunan gedung parkir, dan lainnya. Ini kita setuju karena dapat memberikan efek dan dampak ke pendapatan kota Jambi ke depannya," Katanya.
Ketua Fraksi Gerindra yang juga sebagai Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk mengatakan bahwa APBD 2020 diharapkan tepat sasaran. Selain itu jugaga dapat berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kalau kita lihat memang masih fokus untuk membenahi infrastruktur perkotaan, baik pembangunan jalan gedung gedung maupun lainnya. Apalagi ada juga dana pinjaman dari PT SMI itu jelas peruntukannya untuk pengembangan infrastruktur perkotaan. Kita harapkan kota Jambi ini bisa seperti kota-kota yang lain," katanya.
Sebagai anggota DPRD dirinya juga memiliki kewenangan untuk terus memantau penggunaan APBD.
"Karena ini adalah uang rakyat maka kewajiban kami adalah untuk mengawasi dan itu akan kami jalankan kalau tidak ada yang sesuai tentu kami bisa menolak," katanya.
Dirinya berharap juga sekolah-sekolah yang masih memiliki bangunan semi permanen untuk diperhatikan. Sebab pendidikan merupakan pondasi utama kemajuan suatu daerah. (Ali)
