JAMBIONE.COM, SAROLANGUN- Upaya pencegahan penyebaran wabah virus Corona atau Covid-19 di kabupaten Sarolangun terus dilakukan. Segala tindakan telah dilakukan, mulai pemantauan pemudik dari luar provinsi Jambi, penyemprotan disejumlah fasilitas umum hingga menyediakan posko penanganan di setiap kecamatan. Namun, hal itu tak didukung dengan ketersedian anggaran yang ada. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan penambahan anggaran untuk pencegahan dan penanganan penyebaran wabah virus corona (covid-19) di Wilayah Kabupaten Sarolangun.
Saat ini dana awal yang tersedia hanya Rp 1,6 milyar itupun anggaran tanggap darurat, namun Anggaran tersebut sudah mencapai Rp 4,7 miliar ditambah dengan pemotongan 5 persen biaya perjalanan dinas oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp 2,1 Miliar, dan tambahan anggaran pemotongan biaya perjalanan dinas DPRD Sarolangun sebesar Rp 1 Miliar hingga totalnya mencapai 4,7 milyar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarolangun, Lukman mengatakan bahwa anggaran tersebut ditetapkan setelah adanya Rapat bersama dalam membahas wabah virus corona. Penambahan anggaran diperuntukkan untuk segala hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan ataupun penanganan wabah virus corona.
Mulai dari biaya operasional tim gugus tugas covid-19 Kabupaten Sarolangun, APK, pembelian sejumlah peralatan medis baik masker, handsanitizer, Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis, obat-obatan, Fasilitas atau ruangan isolasi bagi pasien, dan lokasi karantina bagi ODP, serta instrumen lainnya, biaya konsumsi bagi masyarakat yang dikarantina, hingga sosialisasi ke tengah masyarakat.
"Perjalanan dinas, karena kita pegawai inikan tidak ada yang melakukan perjalanan dinas, sehingga tidak digunakan. Jadi, alangkah baiknya dialihkan untuk penanganan wabah covid-19. Alhamdulillah sudah ada Terkumpul Rp3,1 miliar,," ujar Lukman, Kamis (2/04) kemarin.
"Yang jelas saat ini sudah ada anggaran Rp. 4,7 miliar. Tapi kan kalau bisa lebih dari Rp 6 miliar, karena kita juga bisa melakukan realokasi kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena menghadirkan orang banyak, sehingga bisa diarahkan untuk membantu penanganan covid-19," katanya menambahkan.
Kata Lukman, bahwa saat ini penyerapan anggaran dari Rp 4,7 miliar tersebut sudah digunakan atau terealisasi lebih kurang Rp 1 miliar, yang sebelumnya dianggarkan pada anggaran tanggap darurat.
Namun, sebelum anggaran ini direalisasikan tim gugus tugas penanganan covid-19 sebelumnya memang harus mengajukan proposal untuk kebutuhan yang diperlukan, kemudian akan dilakukan pembahasan melalui tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sarolangun.
"Aturan atau mekanisme harus jalan, karena iki sudah ada namanya tim gugus, nanti mereka akan mengajukan proposal untuk kebutuhan lalu tim TAPD akan membahas ya, supaya jangan terjadi tumpang tindih kepentingan, di OPD ini menganggarkan, di OPD lain juga menganggarkan, jadi nanti memang harus dianggarkan dengan baik sesuai tupoksinya," terangnya.
Selain itu, jika nantinya wabah virus corona makin mengkhawatirkan di wilayah Kabupaten Sarolangun, sehingga membutuhkan anggaran yang lebih untuk penanganan lebih lanjut, maka pihaknya akan melakukan pembahasan sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019, tentang klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
"Menyesuaikan dengan permendagri nomor 90, jikalau ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena wabah corona ini, jadi ini tentunya akan silpa juga, sehingga anggarannya pun bisa Alihkan untuk penanganan wabah covid-19 ini. Jadi, bisa ditambahkan jika nanti memang dalam kondisi masih sulit, tapi kita harapkan wabah virus corona ini cepat berakhir," pungkasnya. (wel)
