Dinilai Bermasalah, Dewan Sebut Empat Proyek Ini Layak Ditelusuri

JAMBIPRIMA.COM,KERINCI - Pelaksanaan sejumlah proyek yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci. 

Setidaknya ada Empat proyek Milyaran jadi sorotan Dewan diantaranya pembangunan Masjid Islamic Center, lokasi rumdis bupati, kantor bupati bukit tengah, Rumah Sakit Tipe D dan Kantor Camat Gunung Raya. 

Anggota Komisi III DPRD Kerinci, Mensediar, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sudah turun beberapa waktu lalu cek sejumlah proyek di kabupaten Kerinci.

"Ya, kita sudah turun cek proyek seperti Masjid Islamic Center, lokasi rumdis bupati, kantor bupati bukit tengah, Rumah Sakit Tipe D," ungkapnya. 

Dari hasil Sidak di proyek Milyaran pada tahun 2020 tersebut, pihak Dewan menilai hasil proyek tersebut layak ditelusuri, karena ada kejanggalan. 

"Sejumlah kegiatan yg dinilai layak untuk ditelusuri lebih lanjut, salah satunya RSU Tipe D di Ujung Ladang dan Masjid Islamic Center di Semurup ditemukan pekerjaan yang belum tuntas,"sebutnya. 

Meski pelaksanaan pembangunannya belum tuntas. Namun, kata dia, dana sudah dicairkan 100 persen dan proyek belum tuntas.

"Kenapa pencairan bisa mencapai 100 persen. Sementara pekerjaan masih terus dilaksanakan. Ini kan aneh," katanya.

Terkait hal tersebut pihak Komisi III DPRD Kerinci akan melakukan Hearing dengan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci untuk mempertanyakan Proyek tersebut. 

"Namun kita tidak mau menduga2 dulu, kita akan hearing dg Dinas PU PR tuk meminta penjelasan dulu. Sudah dijadwalkan senin kemarin, Dinas Dinas PUPR minta dijadwal ulang karena bersamaan dgn pemeriksaan BPK," tandasnya. 

Untuk diketahui rekanan yang mengerjakan proyek Islamic Center dikerjakan PT Halim Pratama Prakarsa dengan Nilai Rp 2,9 Milyar, Pengerjaan proyek Rumah Sakit tipe D ujung Ladang dikerja CV Purnama Jaya, Rumah Sakit Umum Tipe D di Bukit Kerman dikerjakan CV Gunung Bujang dengan nilai kontrak Rp 1,8 M, kemudian Kantor Camat Gunung Raya CV Jambi Hulu Karya dengan Nilai kontrak Rp 1,3 M, sedangkan Rumah Dinas Bupati Rp 2 M. (Bdi)