Audensi dengan Wamen ESDM dan Pemprov Jambi, Ini yang Disampaikan Cek Endra

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI - Dalam rapat audiensi antara Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Cek Endra secara khusus menyampaikan permohonan agar proses yang telah berlangsung selama enam tahun terkait dengan PetroChina dapat dipermudah.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menekankan bahwa masih terdapat beberapa tahapan yang belum terselesaikan, yang berpotensi menghambat kelangsungan proyek tersebut.

Oleh karena itu, beliau meminta agar pihak terkait dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala administratif maupun teknis yang masih tersisa.

Selain itu, Cek Endra juga mengusulkan agar PetroChina turut hadir dalam pembahasan selanjutnya guna mempercepat penyelesaian seluruh proses yang masih tertunda.

Dalam kesempatan yang sama, Cek Endra turut menyoroti isu krusial lainnya, yaitu masalah maraknya aktivitas pertambangan ilegal (illegal mining) dan perdagangan ilegal (illegal drilling) di wilayah tersebut.

Ketua Golkar Provinsi Jambi ini juga menegaskan bahwa praktik ilegal semacam ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan royalti, serta menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar upaya pemberantasan illegal mining dan illegal drilling dapat lebih ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Selain itu, Cek Endra juga menekankan pentingnya penyederhanaan proses perizinan dalam sektor energi dan sumber daya mineral.

Dia menyoroti bahwa birokrasi yang panjang dan berbelit-belit sering kali menjadi kendala utama bagi investor maupun pelaku usaha yang ingin berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Ia mengusulkan agar regulasi perizinan dapat lebih dipermudah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Menanggapi berbagai hal yang disampaikan dalam audiensi tersebut, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.

Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memanggil PetroChina untuk bertemu dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna membahas langkah-langkah lebih lanjut dalam menyelesaikan proses yang masih tertunda.

Wakil Menteri ESDM juga menegaskan bahwa seluruh proses akan dilaksanakan dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, sehingga kepastian hukum dan keberlanjutan investasi dapat tetap terjaga.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, mempercepat proses perizinan yang masih tertunda, serta meningkatkan upaya pemberantasan kegiatan ilegal di sektor energi dan sumber daya mineral. (ARD)