Pusat Bantu Rp45 Miliar untuk Atasi Banjir di Kota Jambi

JAMBIPRIMA.COM, KOTAJAMBI - Pemerintah Kota Jambi mendapat angin segar dalam upaya penanggulangan banjir. Dana sebesar Rp75 miliar telah dipastikan siap digelontorkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Jambi, Selasa (15/7) lalu.

FGD bertajuk "Membedah Program 100 Hari Kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi Menuju Kota Jambi Bahagia" ini berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota.

Kegiatan tersebut menghadirkan para cendekiawan dan pakar lintas disiplin ilmu, yang memberikan catatan kritis dan masukan terhadap kinerja awal pasangan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Dalam forum itu, Wali Kota Maulana mengumumkan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah menyetujui alokasi Rp45 miliar untuk penanganan banjir di Kota Jambi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi menyumbang Rp25 miliar yang akan disahkan melalui perubahan APBD Provinsi.

Adapun Pemkot Jambi mengalokasikan Rp5 miliar dari APBD Kota.

“Jika sistem pengendalian banjir di kawasan Sungai Asam ini berjalan optimal, maka potensi genangan bisa dikurangi hingga 60 persen di wilayah Kota Jambi,” ungkap Maulana.

Menurut Wali Kota, dana tersebut akan difokuskan untuk membenahi sistem drainase, rumah pompa, serta normalisasi aliran Sungai Asam yang kerap menjadi titik genangan saat hujan deras.

FGD ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pakar, di antaranya: Prof. Syamsurizal Tan, Prof. Dr. Mukhtar Latif, M.A., Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Aswandi, M.Si, Kaspul Anwar, M.Pd., Ph.D., serta Arfan Aziz, M.Sos. Sc., Ph.D.

Ketua ICMI Kota Jambi menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud komitmen cendekiawan untuk turut mengawal arah kebijakan daerah secara objektif.

“Seratus hari pertama adalah fondasi arah pembangunan. Kita berharap program-program yang digulirkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.

Melalui sinergi akademisi dan pemangku kebijakan, FGD ini diharapkan mampu menjadi pemicu perumusan kebijakan berbasis data, kajian, dan keberpihakan pada masyarakat. (KL)