8 Daerah Tak Ikut Dinilai, Ombudsman Jambi Kritik Lemahnya Komitmen Pelayanan Publik

JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi menyoroti lemahnya komitmen sejumlah pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kritik ini muncul setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis hasil evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di kabupaten/kota se-Indonesia, di mana delapan daerah di Provinsi Jambi tidak dapat dinilai karena tidak mengikuti proses evaluasi.

Dari total 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, serta Pemerintah Provinsi Jambi yang mengikuti evaluasi. Sementara delapan daerah lainnya justru absen tanpa alasan yang jelas.

Daerah yang tidak dinilai tersebut meliputi:

Kabupaten Batanghari

Kabupaten Bungo

Kabupaten Kerinci

Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Muaro Jambi

Kota Jambi

Kota Sungai Penuh

Ketidakhadiran kedelapan pemda ini dalam evaluasi memunculkan pertanyaan besar mengenai komitmen mereka terhadap peningkatan pelayanan publik, terutama dalam hal penanganan pengaduan masyarakat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menyayangkan sikap pemda yang seolah tidak bersungguh-sungguh dalam memperbaiki layanan kepada masyarakat. Menurutnya, kepala daerah sebagai pembina dan penanggung jawab pelayanan publik mestinya memberikan perhatian penuh terhadap penilaian nasional seperti evaluasi Kemendagri.

“Apakah para kepala daerah itu serius tidak, peduli tidak dengan pelayanan publik, sehingga tidak masuk dalam bagian yang dinilai Kemendagri?” tegas Saiful Roswandi.

Saiful menilai, keterlibatan dalam evaluasi bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan peningkatan kualitas layanan kepada warganya. Ia menyebut publik berhak mengetahui daerah mana yang benar-benar berupaya memperbaiki pelayanan dan mana yang sekadar memberi janji.“Disitu kita bisa melihat, apakah kepala daerahnya serius atau tidak. Jangan selama ini masyarakat hanya diberi janji bahwa pelayanan akan diperbaiki, tapi saat tiba waktunya dinilai malah tidak ikut,” ujarnya.

Ombudsman juga menegaskan bahwa absennya delapan daerah tersebut mengindikasikan minimnya perhatian kepala daerah terhadap sistem pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan.

Sementara itu, dari hasil evaluasi Kemendagri, hanya empat pemerintah daerah di Jambi yang dinyatakan serius dan memenuhi kriteria penilaian, yaitu Pemprov Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo.

“Ya, diasumsikan hanya empat pemda itu yang benar-benar serius terhadap pelayanan publik. Selebihnya masih kita ragukan. Selama ini para kepala daerah hanya bisa bicara soal perbaikan layanan, tapi ketika saatnya dinilai justru tidak ikut. Ada apa sebenarnya?” ungkap Saiful.

Dengan adanya temuan ini, Ombudsman berharap publik semakin kritis dalam menilai komitmen pemerintah daerah masing-masing. Transparansi dan partisipasi dalam evaluasi, kata Saiful, adalah langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. (Ahmad)

#Jambiprima.com #Berita #Beritaterkini #GubernurJambi #Jambi #DPRD #WalikotaJambi