9 Ribu Warga Jambi Nonaktif BPJS PBI, Pemkot Lakukan Verifikasi Ulang

JAMBIPRIMA.COM,. JAMBI – Sebanyak 9 ribu jiwa warga Kota Jambi tercatat dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Data tersebut merupakan bagian dari total sekitar 90 ribu jiwa di Provinsi Jambi yang mengalami penonaktifan oleh pemerintah pusat dalam rangka penataan data penerima bantuan sosial di bidang kesehatan.

Program BPJS PBI sendiri merupakan bentuk jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu, dengan besaran iuran Rp42 ribu per orang setiap bulan yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Program ini menjadi salah satu tulang punggung akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan di berbagai daerah, termasuk Kota Jambi.

Wali Kota Maulana menegaskan bahwa penonaktifan tersebut bukan berarti pengurangan hak masyarakat terhadap layanan kesehatan, melainkan bagian dari proses penyesuaian data agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Ia menyebut sejumlah faktor menjadi penyebab warga keluar dari kepesertaan PBI, di antaranya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), kondisi usaha yang dinilai berkembang sehingga dianggap meningkat secara ekonomi, hingga ketidaksinkronan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berimbas pada keluarnya nama dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Maulana, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial langsung bergerak melakukan proses verifikasi dan validasi data atau verval agar kuota yang dinonaktifkan dapat segera dialihkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak masyarakat kurang mampu yang masih mengantre untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis.

“Ada yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial karena indikator tertentu, seperti memiliki NIB atau dinilai naik kelas secara ekonomi. Namun kita segera lakukan verval, karena masih banyak warga yang antre dan membutuhkan. Kuotanya akan kita usulkan kembali agar terisi oleh masyarakat yang berhak,” ujar Maulana.

Ia juga mengimbau masyarakat yang mendapati kartu BPJS PBI mereka tiba-tiba tidak aktif untuk tidak panik dan segera melakukan pengecekan ke Dinas Sosial Kota Jambi. Jika ditemukan kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian data, warga diberikan kesempatan untuk mengajukan verifikasi ulang agar kepesertaan dapat diaktifkan kembali apabila masih memenuhi syarat.

“Yang terpenting datanya valid. Kalau memang masih memenuhi syarat dan terjadi kesalahan data, tentu bisa diperbaiki. Prinsipnya, bantuan harus tepat sasaran,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa meskipun terdapat sekitar 9 ribu jiwa yang dinonaktifkan, Kota Jambi justru memperoleh tambahan kuota penerima baru dari pemerintah pusat. Tambahan tersebut bahkan mencapai sekitar 19 ribu jiwa, sehingga secara keseluruhan jumlah peserta PBI di Kota Jambi mengalami peningkatan signifikan.

“Yang dinonaktifkan sekitar 9 ribu jiwa. Namun ada tambahan sekitar 19 ribu jiwa penerima baru. Artinya, secara total kita justru mengalami kenaikan sekitar 10 ribu peserta, dari target 170 ribu menjadi 180 ribu jiwa,” jelas Yunita.

Ia menambahkan bahwa proses penonaktifan dilakukan berdasarkan pembaruan data kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada kategori desil ekonomi. Warga yang berada pada desil satu hingga lima dinilai masih layak menerima bantuan jaminan kesehatan, sementara yang dianggap telah meningkat kondisi ekonominya akan dialihkan dari program PBI.

Dengan adanya penataan ini, Pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa tidak ada warga miskin yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperbarui data secara berkala agar bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalisir kesalahan sasaran dalam program jaminan sosial. (Ahmad)

#Jambiprima.com #Berita #Beritaterkini #GubernurJambi #Jambi #DPRD #WalikotaJambi