Ekonomi Jambi Tumbuh Stabil, Namun Ketergantungan Fiskal Jadi Sorotan

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI — Kinerja ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat sekitar 4,93 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp349,66 triliun. Pendapatan per kapita juga menyentuh angka Rp92,79 juta, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di level 75,13 dan tingkat kemiskinan relatif terkendali di kisaran 6,89 persen.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Jambi tergolong cukup kuat. Namun, para pengamat menilai stabilitas ini belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian ekonomi daerah.

Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi, Haryadi, menilai bahwa pertumbuhan yang ada masih sangat dipengaruhi faktor eksternal, terutama transfer fiskal dari pemerintah pusat. Sekitar 79 persen pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer, sebagaimana tercermin dalam kajian Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

“Ketergantungan ini membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan menghambat inovasi kebijakan,” ujarnya Senin (4/5/2026)

Di tengah tren efisiensi anggaran nasional, kondisi ini dinilai semakin berisiko. Ketika pemerintah pusat melakukan penyesuaian fiskal, dampaknya langsung dirasakan daerah. Akibatnya, pembangunan tetap berjalan, tetapi dengan kecepatan yang terbatas.

Selain persoalan fiskal, struktur ekonomi Jambi juga masih didominasi sektor komoditas primer seperti kelapa sawit dan karet. Ketergantungan ini membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga global. Saat harga komoditas naik, pertumbuhan terdongkrak, namun saat turun, tekanan ekonomi langsung terasa.

Masalah lain yang disoroti adalah rendahnya nilai tambah. Sebagian besar komoditas masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga potensi keuntungan lebih besar justru dinikmati pihak di luar daerah. Kondisi ini dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Penguatan sektor hilirisasi disebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan pengolahan yang lebih lanjut, nilai ekonomi komoditas dapat meningkat secara signifikan.

Di sisi lain, tata kelola pemerintahan dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi. Reformasi birokrasi, percepatan perizinan, serta konsistensi regulasi menjadi faktor penting untuk menarik investasi.

“Tanpa tata kelola yang baik, potensi besar yang dimiliki Jambi tidak akan menghasilkan dampak optimal,” kata Haryadi.

Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, investasi dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah didorong untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk melalui pengembangan kawasan industri dan sektor unggulan.

Selain itu, arah belanja daerah juga perlu diperbaiki dengan fokus pada sektor produktif seperti infrastruktur ekonomi, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Meski demikian, faktor penentu keberhasilan pembangunan tetap terletak pada konsistensi implementasi. Tanpa pelaksanaan yang berkelanjutan, kebijakan yang baik dinilai tidak akan memberikan hasil signifikan.

Dengan potensi sumber daya alam yang besar dan posisi strategis, Jambi dinilai memiliki peluang untuk mencapai kemandirian ekonomi. Namun, hal itu hanya dapat terwujud melalui penguatan tata kelola, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan investasi.

Ke depan, tantangan utama bagi Jambi bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi melakukan lompatan menuju ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing. (Sab)