JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Program BioCF ISFL (BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes) Provinsi Jambi memasuki tahap akhir fase pra-investasi. Hal ini mengemuka dalam closing meeting yang digelar di Swiss Bell Hotel, Kota Jambi, Senin (04/05/2026).
Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menyatakan, program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mendorong pembangunan ekonomi hijau di daerah.
“Program BioCF-ISFL menjadi instrumen penting dalam upaya kita menurunkan emisi. Kita saat ini berada pada tahap akhir fase pra-investasi, dan sedang mempersiapkan fase pembayaran berbasis kinerja melalui skema ERPA,” ujarnya.
Menurutnya, dengan harga karbon sebesar USD 7 per ton CO?e, potensi penerimaan Provinsi Jambi dapat mencapai USD 70 juta.
Program BioCF ISFL sendiri merupakan inisiatif global yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), sekaligus mendorong tata guna lahan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya di Jambi, program ini difokuskan pada penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, serta penerapan praktik ramah lingkungan di sektor kehutanan dan pertanian.
Selain itu, penguatan sistem Monitoring and Evaluation (M&E) dan Measurement, Reporting, and Verification (MRV) juga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaporan yang terukur dan akuntabel.
Wagub Sani menyebut, Provinsi Jambi memiliki potensi besar dalam mendukung program tersebut, dengan luas kawasan hutan lebih dari 2,1 juta hektar, ekosistem gambut, serta kawasan mangrove.
Namun demikian, tantangan deforestasi, degradasi lahan, dan perubahan iklim masih menjadi perhatian utama.
“Pelaksanaan BioCF–ISFL di Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung pembangunan rendah emisi yang selaras dengan RPJMD Provinsi Jambi,” katanya.
Ia menambahkan, dalam periode 2021–2025, Jambi menargetkan penurunan emisi lebih dari 17 juta ton CO?e, serta berkontribusi sekitar 10 persen terhadap target nasional FOLU Net Sink 2030.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Agus Sunaryo menilai fase pra-investasi telah memberikan banyak pembelajaran bagi pemerintah daerah.
“Ke depan, program penurunan emisi ini akan diintegrasikan langsung dengan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada ekonomi hijau,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh kabupaten/kota dalam mencapai target penurunan emisi dan pengelolaan lahan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
“Kehadiran para wakil kepala daerah hari ini membuktikan komitmen bersama. Menjaga lanskap hutan Jambi sekaligus menumbuhkan ekonomi adalah tugas lintas sektoral,” katanya. (Rhm)
Fantastis! Usulan Infrastruktur Tebo Tembus Rp717 Miliar, Jembatan hingga Jalan Strategis Jadi Prior
Pansus DPRD Jambi Dorong Tim Terpadu, Data Zona Merah Dinilai Tak Sinkron
Dirjen Kekayaan Negara ke Jambi, Warga Zona Merah Siap Audiensi
Bungkam ke Media, PT Montd’or Oil Diduga Gerak Senyap Bidik Jalan TMMD Tebo
Pelaporan HAM Daerah Dinilai Masih Formalistik, Perlu Reformasi Berbasis Dampak
Ekonomi Jambi Tumbuh Stabil, Namun Ketergantungan Fiskal Jadi Sorotan
IDI Merangin Masuki Babak Baru, Tantangan Profesionalitas hingga Respons Bencana Jadi Sorotan