Pinjaman ke PT SMI Berubah Nilai, DPRD Tebo Tunggu Penjelasan Resmi

JAMBIPRIMA.COM, TEBO – Pembahasan terkait rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Tebo kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini mencuat setelah rapat koordinasi antara DPRD Tebo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dijadwalkan pada 27 April 2026 belum menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

Rapat tersebut diagendakan untuk membahas perubahan nilai pinjaman daerah. Namun, pada pelaksanaannya, pihak TAPD belum dapat hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada DPRD.

PERLU PENJELASAN LEBIH LANJUT

Wakil Ketua I DPRD Tebo, Ihsanuddin, menyampaikan bahwa forum koordinasi seperti ini penting untuk memastikan kesamaan informasi antara eksekutif dan legislatif.

“Kami memandang perlu adanya penjelasan langsung agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama, khususnya terkait kebijakan yang berdampak pada perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

PENILAIAN NILAI PINJAMAN JADI PERHATIAN

DPRD mencermati adanya informasi terkait perubahan nilai pinjaman dari sekitar Rp140 miliar menjadi Rp100 miliar. Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pemerintah daerah.

Penyesuaian nilai pinjaman tersebut dinilai penting untuk dibahas bersama, mengingat kemungkinan adanya penyesuaian terhadap program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

MENGACU PADA KETENTUAN YANG BERLAKU

Dalam prosesnya, DPRD menekankan pentingnya seluruh tahapan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

MENUNGGU KLARIFIKASI DARI TAPD

Hingga saat ini, pihak TAPD Kabupaten Tebo belum menyampaikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran dalam rapat tersebut maupun detail perubahan nilai pinjaman.

DPRD berharap ke depan komunikasi dan koordinasi antara kedua pihak dapat berjalan lebih efektif, sehingga setiap kebijakan strategis dapat dibahas secara bersama dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (DVD)