Sinergi Merangin–Sarolangun Diperkuat, Fokus Hilirisasi dan Efisiensi di Tengah Tekanan Fiskal

JAMBIPRIMA.COM, MERANGIN – Pemerintah Kabupaten Merangin dan Sarolangun mempertegas komitmen kolaborasi lintas wilayah melalui Forum “Diskusi Rabuan” yang melibatkan Tenaga Ahli Gubernur Jambi. Pertemuan yang digelar di Aula Depati Payung Bappeda Kabupaten Merangin, Rabu (06/05), menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan dua daerah dalam menghadapi tekanan fiskal dan tuntutan transformasi ekonomi.

Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan SDM, Tata Kelola, Pengembangan Infrastruktur, dan Hilirisasi,” forum ini dihadiri para kepala OPD serta camat dari kedua kabupaten. Fokus utama diskusi tertuju pada sinkronisasi perencanaan pembangunan 2025–2026, di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung ke daerah.

Tekanan Fiskal dan Strategi PAD

Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, dalam laporannya menyoroti tantangan fiskal sebagai isu paling mendesak. Ia mengungkapkan bahwa pada 2026, APBD Merangin mengalami pengurangan hingga Rp240 miliar, yang berimplikasi pada berbagai sektor pembangunan.

Sebagai respons, Pemkab Merangin mengarahkan strategi pada optimalisasi aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami sedang menggenjot PAD melalui sertifikasi seluruh aset ruko di wilayah transmigrasi dan penyesuaian tarif sewa rumah dinas. Target kami, PAD yang saat ini di angka Rp167 miliar dapat menembus Rp170 miliar di masa depan," ujar A. Khafidh.

Langkah ini dinilai sebagai upaya realistis dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat yang kian terbatas.

Infrastruktur Tertahan, Prioritas Tetap Dijaga

Di sektor infrastruktur, Pemkab Merangin mengalokasikan Rp88 miliar dari total APBD Rp1,4 triliun untuk tahun 2025. Namun, implementasinya tidak berjalan mulus. Cuaca ekstrem serta penarikan sebagian anggaran ke pemerintah pusat menyebabkan sejumlah proyek, khususnya pembangunan jalan desa, mengalami penundaan.

Kondisi ini mencerminkan dilema klasik daerah: kebutuhan pembangunan tinggi, tetapi ruang fiskal semakin sempit.

Ketahanan Pangan Berbasis Desa

Di tengah keterbatasan, Merangin justru mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Setiap desa diwajibkan mengalokasikan minimal Rp150 juta dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan.

Beberapa inisiatif yang mulai menunjukkan hasil antara lain pembangunan kandang ayam petelur di Sungai Manau dan pengembangan budidaya ikan dengan sistem bioflok di lingkungan pesantren.

"Kita ingin Merangin mandiri pangan, tidak lagi bergantung pada pasokan ikan atau telur dari daerah tetangga seperti Sumatera Barat," tegas Wabup.

Program ini tidak hanya memperkuat kemandirian pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.

Stunting Turun, Beban Pegawai Membengkak

Di sektor kesehatan, capaian positif ditunjukkan melalui penurunan angka stunting yang cukup signifikan, dari 14% menjadi 9,4% pada 2026. Meski demikian, persoalan struktural masih membayangi.

Belanja pegawai tercatat mencapai 41% dari APBD, melampaui batas maksimal 35% sebagaimana diatur dalam instruksi Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini berpotensi menghambat fleksibilitas anggaran untuk program pembangunan lainnya.

Dorongan Transformasi Ekonomi

Tenaga Ahli Provinsi Jambi, Syahrasaddin, menekankan pentingnya perubahan paradigma pembangunan daerah. Ia menyoroti ketergantungan terhadap sektor primer seperti pertanian dan pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Menurutnya, tanpa transformasi menuju sektor industri pengolahan, daerah berisiko terjebak dalam fenomena “kutukan sumber daya alam”.

"Struktur PDRB kita masih didominasi sektor primer yang rentan gejolak harga global. Melalui Visi Jambi Mantap 2029, kita dorong hilirisasi industri agar nilai tambah tetap berada di daerah," ungkap Syahrasaddin.

Ia memaparkan empat pilar utama transformasi:

• Peningkatan kualitas SDM melalui beasiswa dan akses modal kerja
• Reformasi tata kelola lewat digitalisasi perizinan dan skema pembiayaan inovatif
• Efisiensi anggaran dengan mengalihkan program non-prioritas ke program pro-rakyat
• Pembangunan infrastruktur inklusif untuk menekan biaya logistik

Konektivitas Jadi Kunci

Salah satu hasil penting forum ini adalah kesepakatan mempercepat konektivitas antara Jangkat (Merangin) dan Batang Asai (Sarolangun). Saat ini masih terdapat sekitar 13 kilometer jalan provinsi yang belum terhubung.

"Konektivitas ini sangat strategis. Jika Jangkat dan Batang Asai tersambung, akses ekonomi masyarakat akan terbuka lebar dan disparitas harga antar wilayah bisa ditekan," tutup Syahrasaddin.

Peningkatan konektivitas ini dipandang sebagai langkah konkret dalam mempercepat pertumbuhan kawasan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Arah Baru Kolaborasi Daerah

Forum “Diskusi Rabuan” mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan: dari kerja sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah. Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi, sinergi menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan manfaat pembangunan lebih merata.

Ke depan, tantangan utama bukan hanya pada ketersediaan anggaran, tetapi pada kemampuan daerah mengelola sumber daya secara cerdas, adaptif, dan berorientasi hasil. (Rhm)