Tim Ahli Gubernur Jambi Imbau Warga Waspada Pencatutan Nama Al Haris

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Tim Ahli Gubernur Jambi, Nanda Herlambang, mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Gubernur Jambi, Al Haris.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya oknum yang mencatut nama pejabat daerah untuk menawarkan jabatan, penerimaan ASN/PNS, bantuan, proyek, hingga kepentingan lainnya demi keuntungan pribadi.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku dekat dengan Gubernur Jambi ataupun mengatasnamakan Bapak Gubernur untuk menjanjikan jabatan, kelulusan PNS, bantuan, ataupun proyek tertentu,” ujar Nanda.

Ia menegaskan seluruh proses pemerintahan memiliki mekanisme resmi dan transparan, serta tidak dilakukan melalui jalur pribadi maupun permintaan imbalan tertentu.

Menurut Nanda, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan modus penipuan digital yang kini semakin canggih. Kemajuan teknologi, termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), dinilai membuat berbagai bentuk manipulasi sulit dibedakan oleh masyarakat awam.

“Di era digital saat ini, masyarakat juga harus lebih berhati-hati karena foto, video, suara, bahkan percakapan dapat direkayasa menggunakan teknologi. Hal-hal seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meyakinkan calon korban,” katanya.

Ia menjelaskan pelaku penipuan kini tidak hanya menggunakan pesan singkat maupun telepon biasa, tetapi juga memanfaatkan media sosial, akun palsu, editan foto, hingga rekaman suara dan video yang dibuat seolah-olah asli.

Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi maupun tawaran tertentu sebelum melakukan verifikasi kepada instansi resmi terkait.

“Jangan mudah terpancing, apalagi sampai menyerahkan uang ataupun data pribadi. Jika menemukan indikasi penipuan atau pencatutan nama pejabat daerah, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya.

Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah preventif agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang memanfaatkan nama pejabat daerah maupun kecanggihan teknologi digital. (Sab)