Bipeka PKS Bekali Pengurus Daerah Susun Policy Brief Berbasis Data

JAMBIPRIMA.COM, JAKARTA — Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP Partai Keadilan Sejahtera menggelar Focus Group Discussion (FGD) Regulasi dan Pelatihan Pembuatan Policy Brief bagi pengurus Departemen Kajian Strategis Bipeka dari seluruh Indonesia, Ahad (17/5/2026). Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas kader dalam merumuskan kebijakan serta merespons berbagai isu perempuan, anak, dan keluarga yang berkembang di masyarakat.

Ketua DPP PKS Bipeka, Eko Yuliarti Siroj, mengatakan Departemen Kajian Strategis memiliki peran penting dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah maupun fraksi legislatif.

"Tugas Departemen Kajian Strategis itu merespons isu juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perempuan, anak dan keluarga yang kita usulkan ke pihak-pihak terkait terutama dalam hal ini kepada pemerintah maupun fraksi," ujarnya.

Menurut Eko, penyusunan policy brief tidak dapat dilepaskan dari dukungan data yang kuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

"Dukungan data dibutuhkan agar yang kita tawarkan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang tidak hanya relevan tapi kontekstual, sesuai dengan kebutuhan lapangan," lanjut Eko.

Ia menambahkan, kemampuan menyusun kajian strategis berbasis data perlu dimiliki pengurus di seluruh tingkatan karena setiap daerah memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Karena itu, implementasi kebijakan tidak selalu dapat diterapkan secara seragam di semua wilayah.

"Tidak selamanya isu nasional itu bisa diterapkan persis sama di wilayah ibu masing-masing. Barangkali kekhasan daerah dari data yang ada bisa memberikan input implementasi kebijakan," tutup Eko. (Rhm)