JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Gubernur Al Haris mengambil langkah politik yang dinilai strategis dalam penyelesaian polemik tapal batas antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi.
Melalui rapat pembahasan batas daerah yang digelar di Orchardz Hotel Jayakarta, Senin (18/05/26), kedua pemerintah daerah akhirnya sepakat menyerahkan keputusan final kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sikap tersebut dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas politik dan menghindari potensi konflik berkepanjangan antarwilayah yang selama ini kerap menjadi isu sensitif di daerah.
Rapat itu turut dihadiri Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Bupati Muaro Jambi, Sekretaris Daerah Batang Hari mewakili bupati, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam keterangannya, Al Haris menegaskan bahwa pembahasan tapal batas telah menemukan titik temu dan seluruh pihak sepakat menyerahkan keputusan kepada pemerintah pusat.
“Hari ini kami khusus membahas tentang tapal batas Batang Hari dan Muaro Jambi. Keduanya sudah ada kesepakatan dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Kemendagri,” ujar Al Haris.
Kesepakatan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa kedua kepala daerah memilih mengedepankan kepentingan pembangunan dibanding memperpanjang tarik-menarik wilayah administratif yang berpotensi memicu dinamika politik lokal.
Menurut Al Haris, Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga telah berkomitmen menerima hasil keputusan Kemendagri nantinya.
“Keduanya sepakat apapun nanti keputusan dari Kemendagri akan menerima dan tetap mengawal pembangunan daerah masing-masing,” lanjutnya.
Di tengah meningkatnya sensitivitas isu batas wilayah di sejumlah daerah, langkah menyerahkan keputusan kepada Kemendagri dinilai sebagai bentuk kedewasaan politik antarpemerintah daerah di Provinsi Jambi.
Al Haris memastikan proses pembahasan berlangsung kondusif tanpa adanya ketegangan berarti di antara kedua belah pihak.
“Saya kira ini tidak ada masalah. Kami juga akan mencoba menyebarkan informasi terkait apa yang nantinya menjadi keputusan dari Kemendagri,” tutup Al Haris. (Rhm)
Bipeka PKS Bekali Pengurus Daerah Susun Policy Brief Berbasis Data
Al Haris Dorong Penguatan Hak Participating Interest Daerah di Forum Rakernas ADPMET
Pelaporan HAM Daerah Dinilai Masih Formalistik, Perlu Reformasi Berbasis Dampak
Cek Endra Tegaskan Golkar Harus Menang di Muaro Jambi: Siapkan Kader Sampai TPS
Cek Endra Disambut Keluhan Warga Betara, Dari Krisis LPG Hingga Beasiswa Tak Tepat Sasaran
DPRD Bungo Gelar Paripurna Bahas LKPJ 2025, Soroti Disiplin dan Tindak Lanjut Rekomendasi
Akses Keadilan Diperluas, Pemerintah Genjot Posbankum hingga Tingkat Kelurahan di Jambi
