Ratusan Sekolah di Jambi Butuh Guru, Pemprov Usulkan 1.800 Formasi CPNS

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengusulkan sebanyak 1.800 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2027 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB).

Usulan tersebut disiapkan untuk mengatasi kekurangan guru sekaligus mengisi posisi tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun. Kebutuhan itu tersebar di sekitar 289 satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jambi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar, mengatakan pengajuan formasi tersebut ditujukan untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah Jambi.

“Yang kita usulkan sekitar 1.800 formasi guru. Ini untuk pemerataan sekaligus menggantikan guru-guru yang sudah pensiun,” ujar Umar.

Menurutnya, salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian utama adalah guru produktif untuk SMK. Tenaga pendidik tersebut dibutuhkan agar proses pembelajaran kejuruan dapat berjalan optimal sesuai bidang kompetensi yang diajarkan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berharap kebutuhan guru tersebut dapat dipenuhi melalui jalur CPNS, sehingga penambahan tenaga pendidik dapat mendukung kebutuhan sekolah secara berkelanjutan.

“Kita berharap terutama untuk guru produktif SMK bisa diakomodasi melalui CPNS murni,” katanya.

Selain untuk menggantikan guru yang pensiun, usulan formasi tersebut turut mempertimbangkan bertambahnya satuan pendidikan baru di Provinsi Jambi. Sekolah-sekolah baru membutuhkan tenaga pengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sesuai kebutuhan.

Sejumlah sekolah yang menjadi bagian dari kebutuhan tersebut di antaranya SMK Negeri 9 Batang Hari, SMK Negeri 10 Tebo, SMK Negeri 10 Tanjung Jabung Barat, SMA Negeri 15 Sarolangun, serta SLB Bukit Morau di Kabupaten Sarolangun.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah yang telah lama beroperasi, tetapi juga satuan pendidikan baru yang memerlukan guru sesuai bidang keahlian masing-masing.

Umar menilai pemerataan guru perlu menjadi perhatian agar sekolah di berbagai daerah tidak mengalami kekosongan tenaga pengajar, khususnya pada mata pelajaran tertentu.

“Pemerataan tenaga pendidik dinilai penting agar sekolah di daerah tidak mengalami kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu,” terangnya.

Terkait pembiayaan, Umar berharap usulan formasi tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat. Apabila kebutuhan guru dapat dipenuhi melalui jalur CPNS, pembiayaan tenaga pendidik yang direkrut diharapkan dapat masuk dalam skema pemerintah pusat.

“Harapannya 1.800 itu bisa terakomodasi melalui CPNS murni,” pungkasnya. (tdr)