Sungaipenuh - Warga Desa Renah kayu Embun (RKE) berang. Mereka menilai Pemkot Sungaipenuh lamban menindaklanjuti aduan mereka. Warga menuntut pemerintah memberhentikan Munir Kepala Desa Renah kayu Embun (RKE).
Mereka menganggap Munir tidak pernah melibatkan BPD dan warga dalam menjalankan tugasnya. Akibatnya, diduga Kantor Kades RKE sengaja dibakar beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, tepatnya pada 11 April 2018 lalu, ratusan warga Desa Renah Kayu Embun, melakukan unjukrasa di depan Kantor Walikota Sungaipenuh. Ratusan warga, menuntut agar Kepala Desa RKE segera dinonaktifkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Pasalnya, dalam menjalankan tugasnya, kepala desa tidak melibatkan BPD dan masyarakat. Selain itu, banyak pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dan tanpa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
Beberapa minggu paskaunjuk rasa warga, kantor kepala desa Renah Kayu Embun, terbakar. Kuat dugaan, terbakarnya kantor kepala desa ini, dikarenakan lambannya Walikota Sungaipenuh, merealisasikan permintaan warga.
"Kita sudah melaporkan dugaan ketimpangan pembangunan yang terjadi, bahkan kita sudah beberapakali melapor dan mengahdap walikota, dinas dan intstansi terkait, namun hingga saat ini, belum ada keputusan," ungkap Gaparudin, ketua BPD setempat.
Dia juga menambahkan, terkait dugaan ketimpangan pembangunan, pihak inspektorat dan dinas terkait sudah lakukan pengecekan ke lokasai. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan. "Apalagi yang kurang, semua data sudah diberikan, tim sudah turun ke lokasi, tapi walikota belum juga mengambil keputusan," beber Gaparudin.
Tdak jauh berbeda, Junaidi, anggota BPD, juga menyebutkan, saat ini, ratusan warga, menunggu keputusan walikota memberhentikan kepala desa. "Hasil tim turun sudah jelas, saat ini tinggal walikota yang mengambil keputusan," ungkap dia.
Terkait kejadian kantor kepala desa yang terbakar paskaunjukrasa, Junaidi, membenarkan adanya. Namun, dirinya menyebutkan tidak mengetahui apakah terbakar atau dibakar.
"Itu kan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, malah sampai saat ini masih dipasang garis polisi, silakan polisi yang bekerja," tegasnya.
Salah seorang tokoh masyarakat (Tomas) setempat, Mujahidin, juga menilai Walikota lamban bertindak. Selain itu, dirinya menyebutkan, pasca unjukrasa, warga RKE, terpecah menjadi dua kubu.
"Saat ini, ada yang pro dan ada yang kontra, makanya kita minta Walikota, secepatnya bertindak, jangan dibiarkan kondisi ini berlarut," sebut Mujahidin.
Dia juga mengakui, bersama BPD dan tokoh masyarakat lainnya, telah dipanggil oleh inspektorat untuk didengarkan keterangan terkait laporan warga. Bahkan, sebut dia, sudah beberapa kali menghadap walikota.
"sudah beberapa kali dipanggil, dan menghadap walikota, namun belum ada kejelasan dan keputusannya, jadi sampai kapan masyarakat menunggu," Mujahidin, balik bertanya.
Sementara itu, inspektur Inspektorat kota Sungaipenuh, Suhatril, saat dihubungi melalui telponnya, Minggu(29/7) kemarin, mengaku telah memanggil kedua belah pihak. Selain, itu dalam penyelesaian masalah ini, telah dibentuk Tim.
"Kedua belah pihak sudah kita panggil, bahkan sudah dibentuk Tim 9, ketuanya asisten I, leading sektornya BPMPD," ungkap Suhatril.
Lebih jauh dia, terkait hasil Tim dalam bekerja, dirinya tidak bisa menyebutkan. "Hasil kerja Tim, akan dilaporkan dengan atasan (Walikota Sugaipenuh, red) beliau yang mengambil keputusan," singkatnya.
Kepala BPMPD kota Sungaipenuh, melalui kepala bidang pemerintah desa, Zaini Ahmad, saat dihubungi melalui tlponnya kemarin, menyebutkan, masih tahab koodinasi dengan semua tim yang telah dibentuk.
"Rencananya Senin besok (hari ini, red) kita akan menghadap asisten I, yang juga ketua tim," sebut Zaini.
Terkait hasil kerja Tim sembilan, Zaini menyebutkan, belum ada hasilnya. "Ya, kedua belah pihak sudah kita panggil, saat belum ada hasilnya", singkat Zaini.(***)
