SAROLANGUN- Pasca dikeluarkannnya kebijakan oleh pemerintah pusat soal biaya dalam rekrut
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di beban oleh Pemerintah Daerah, membuat sebagian daerah belum bisa memastikan akan melakukan proses perekrutan P3K atau tidak. Begitu juga yang terjadi dikabupaten Sarolangun.
Kepala BKPSDM kabupaten Sarolangun, Waldi Bakri saat dikonfirmasi Harian Jambi One, Senin (28/01) kemarin mengatakan bahwa perekrutan pegawai P3K dikabupaten Sarolangun masih menunggu petunjuk selanjutnya dari pusat.
"Sekarang masalahnya, anggaran perekrutan dan gajinya itu di tanggung oleh Pemda masing-masing, sementara kita tidak ada anggaran untuk itu. Makanya saat ini kita masih menahan, berharap ada kebijakan baru lagi dari pemerintah pusat," ujar Waldi.
Saat ditanya mengenai jadwal perekrutan P3K dilaksanakan bulan Februari ini, Waldi mengatakan pemerintah Sarolangun dipastikan tidak melaksanakan pada jadwal tersebut, lagi-lagi terkendala anggaran.
"Jadwal rekrut P3K inikan bulan Februari ini. Tapi untuk Sarolangun dipastikan belum dilaksanakan, karena lagi-lagikan butuh dana, sementara kita tidak ada dana untuk itu," terangnya.
Namun, saat ditanya mengenai kepastian rekrut atau tidak P3K di kabupaten Sarolangun, Ia tidak bisa memastikan tidak melakukan perekrutan, hal ini dikarenakan permasalahan rekrut P3K adalah masalah skala nasional, sehingga bisa saja regulasi dan kebijakan berubah.
"Kalau dipastikan tidak rekrut P3K ini, mungkin kita juga tidak berani memastikan, karena siapa tau ada perubahan kebijakan, namun apabila dengan aturan yang sekarang, semua beban dibalikkan ke daerah, dipastikan Sarolangun tidak melakukan perekrutan," katanya lagi.
Sementara, Anggota DPRD Sarolangun dari Partai Gerinda, Abdul Basit mengatakan bahwa kebijakan pengembalian beban biaya perekrutan P3K ke Pemerintah Daerah menjadi persoalan yang serius, hal ini dikarenakan keuangan daerah sudah dipastikan tidak akan sanggup membiayai gaji dan tunjangan para P3K apabila proses perekrutan itu terjadi.
"Ini kami lagi diskusi masalah ini dengan kawan-kawan, ini permasalahan yang serius untuk pemerintah daerah, butuh kajian yang matang untuk melaksanakan perekrutan P3K, karena sekarang kebijakan dari pusat semua biaya di bebankan ke pemda, kalau memang keuangan daerah tidak sanggup jangan dipaksakan, nanti bukannya jadi solusi malah jadi masalah baru," ujar Basit, saat dikonfirmasi Harian Jambi One, via telepon, Senin (28/01) kemarin. (wel)
