JAMBI- Pemerintah Kota Jambi akan memfokuskan pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dari tahun sebelumnya. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi pengangguran dengan terus membuka peluang bagi investor masuk ke Kota Jambi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Walikota Jambi Maulana pada saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian RPJMD Kota Jambi 2019-2023, Senin (22/4).
Disampaikan Maulana bahwa setelah pembangunan infrastruktur yang terus digenjot sejak lima tahun lalu, Pemkot Jambi juga berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat Jambi sebagai salah satu cara untuk mengurangi pengangguran. Selain itu juga untuk membuka peluang investor masuk ke Kota Jambi.
"Kalau untuk investor yang masuk ke Kota Jambi, kita mewajibkan mereka untuk menerima karyawan kita 80 hingga 85 persen adalah dari warga Kota Jambi yang memiliki KPT Kota Jambi. Jadi jangan sampai investasi yang masuk banyak, tapi jumlah pengangguran juga banyak. Ini tidak berimbang," katanya.
Maulana juga menjelaskan untuk RPJMD Kota Jambi fokus pada visi dari Fasha-Maulana adalah menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima. Di antaranya adalah penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi, penguatan penegakan hukum, trantibmas dan kenyamanan masyarakat.
“Juga penguatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan serta penataan lingkungan. Selanjutnya penguatan kapasitas ekonomi perkotaan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan,”ujarnya.
Sedangkan misinya adalah menjadikan Kota Jambi yang tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil dan sejahtera sesuai dengan Jambi Tuntas 2021. Hal yang dilakukan di antaranya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif serta berorientasi kepada pelayanan publik. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan jaminan kepastian hukum. “Selanjutnya meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri. Serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,”ujarnya. (ali)
