JAMBI -- Jamak semua orang sudah tahu pendapatan anggota DPRD cukup tinggi. Namun banyak yang tidak tahu pengeluaran para legislator itu juga bertumpuk. Ongkos politik begitu mahal. Gaya hidup pun akan berubah. Kondisi ini sangat rawan. Jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sama.
Pendapatan anggota DPRD Kabupaten/kota yang baru dilantik terbilang sangat menggiurkan. Berkisar antara Rp 24,7 juta- Rp 41,9 Juta. Sementara pendapatan anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan dilantik pekan depan berkisar antara Rp 42 juta- Rp 43 juta (beda pimpinan dan anggota biasa).
Tapi, gaji dan tunjangan sebanyak itu tidak diterima utuh oleh para wakil rakyat tersebut. Selain potongan pajak, mereka juga wajib menyisihkan penghasilannya itu untuk sumbangan ke partai. Menurut keterangan mantan anggota dewan, jika gaji dan tunjangan mereka Rp 41 juta. Maka yang bersih mereka terima sekitar Rp 35-Rp 36 juta. Masih cukup besar?
Ya.. untuk ukuran orang awam. Tapi belum tentu bagi para legislator. Sebagai anggota dewan tentu banyak dana tak terduga yang harus mereka keluarkan. Selain dana ‘balas budi’ untuk konstituen yang telah memilihnya, para wakil rakyat (mungkin tidak semuanya) tersebut tentu juga menyisihkan gajinya itu untuk biaya entertainer.
Gaya hidup merekapun tentu berubah. Inilah yang sulit mengukurnya. Jika tidak hati hati, mereka bisa terjebak yang namanya korupsi. Berdasarkan pengalaman anggota DPRD Provinsi Jambi sebelumnya, meski sudah mendapat gaji Rp 42 juta lebih, mereka masih mencari uang tambahan secara ilegal. Mereka ramai ramai ‘menodong’ Pemprov Jambi minta uang ketok palu.
Akibatnya, mereka pun ramai ramai harus berurusan dengan KPK. Sehingga citra anggota dewan di tengah masyarakat jatuh di titik nadir. Ini sulit untuk diperbaiki. Jangan sampai anggota DPRD baru terjebak di lubang yang sama dengan anggota dewan provinsi yang lama. Sebab, celah ‘bermain’ untuk mendapatkan uang tambahan itu sangat banyak.
Pengamat Politik dari Unja Mohammad Farisi, mengatakan gaji besar yang diterima anggota dewan bukan jaminan tidak akan korupsi. Berdasarkan pengalaman sebelum sebelumnya, kata dia, anggota dewan yang sudah mendapatkan gaji dan berbagai fasilitas, masih tetap menecari pendapatan sampingan dengan cara ilegal.
‘’Gaji yang mencapai puluhan tersebut bisa jadi anggota dewan hanya menerima seperempat dari total seluruhnya. Ada setoran untuk partai, ada untuk sumbangan dan lainnya, paling nerima bersih hanya dikit,"ungkapnya.
Inilah yang memotivasi dewan mencari penghasilan tambahan. "Korupsi itu banyak jenis nya. Bisa gratifikasi, suap, berupa proyek atau bisa juga bermain di perjalanan dinas (SPPD) dan lainnya,"katanya. Permainan proyek di dinas dinas juga rentan dilakukan dewan dengan menggunakan kewenangannya.
Apalagi, lanjut dia, celah untuk korupsi akan selalu ada jika tidak ada komitmen dari setiap individu masing masing anggota dewan. "Komintamen diri yang paling penting,"ujarnya.
Dia juga menyebutkan, di proses awal pencalonan juga sudah salah. Sebab yang punya uang dan popularitas tinggi yang selalu di rekrut partai. Bukan kualitas yang diutamakan dalam proses penjaringan partai.
Pandangan hampir sama disampaikan pengamat Politik dari UIN STS Jambi, Bahren Nurdin. Menurut dia, peluang korupsi tersebut bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja. "Bisa saja bermain proyek dan peluang peluang lainnya yang ada di dewan,"katanya.
Dia menyebut ada tiga hal yang perlu dilakukan secara bersama baik anggota dewan penegak hukum dan aturan sendiri."Pertama pada komitmen individu sendiri. Kedua pada pengawasan lembaga penegak hukum dan peluang,"ungkapnya.
Bahkan dia meminta kejaksaan, kepolisian dan KPK untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Apalagi jika terdapat rekening atau kekayaan yang mencurigakan segera lakukan tindakan. Tetapi yang terpenting dari semua itu ialah pada diri sendiri."Semua kembali keapada manusianya. Kalau dia punya tekat dan komitemen itu bagus,"tandasnya.
Sementara itu, pengamat politik Jambi, Navari Karim mengatakan, dengan gaji yang diterima saat ini sudah sangat besar, anggota dewan harus bisa menghilangkan pikiran cari uang sampingan. Tapi kalau mereka masih memikirkan mengembalikan cost politik, maka akan terjebak lagi di lubang yang sama. "Cuma persoalannya kalau kembali memikirkan ke cost politik, saya khawatir periode pertama mereka masih memikirkan mengembalikan cost politik maka tidak akan puas-puas. Nanti akan terjebak lagi," katanya. (isw)
