JAMBI – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Provinsi Jambi yang terus terjadi membuat sejumlah elemen masyarakat kesal dan marah. Selain mahasiswa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Jambi juga menyoroti kinerja aparat dalam mengatasi karhutla.
Direktur Eksekutif Walhi Daerah Jambi Rudiansyah menilai proses penegakan hukum Karhutla belum maksimal. Masih ada perusahaan yang melakukan pembakaran lahan dan terus terjadi setiap tahunnya."Dalam proses penegakan hukum terhadap perusahaan ini, pemerintah belum maksimal. Kita tidak melihat sanksi dan upaya penegakan hukum. Itu juga seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak Kementerian LHK, dan Kementerian Perkebunan,"sebutnya.
Data Walhi, lanjut dia, saat ini luas lahan yang terbakar sudah mencapai 20 ribu hektar. Tersebar di hampir semua kabupaten dan kota di Jambi. "Analisisnya belum final. Tapi situasinya sekarang sudah hampir lebih kurang 20.000 ha. Karena dalam dua pekan terakhir makin banyak titik api. Data KLHK saja menyebutkan 11.000 ha,"ungkapnya.
Menurut Rudi, dari total 100 persen lahan yang terbakar, 60 persennya merupakan lahan gambut dan sisanya lahan meneral (lahan tanah). "Dari 60 persen lahan gambut tersebut, hampir sebagian besar yang terbakar adalah lahan perusahaan. Sisanya kecil sekitar 20 persen lahan masyarakat,"sebutnya.
Kabupaten yang mendominasi terjadinya karhutla hingga saat ini adalah Muarojambi, Tanjung Jabung Timur,Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Tebo. Sementara perusahaan
perusahaan yang lahannya terbakar, menurut data Walhi, yaitu PT WKS, PT MAS, PT REKI, PT SNP, PT ABT, dan PDI (HPH) dengan luasan lahan yang berbeda beda. "Baik lahan konsesi maupun lahan HPH,"ucapnya.
Seharusnya, lanjut Rudi, pemerintah melakukan audit terhadap peralatan perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut bisa dikenakan sanksi yang tegas. "Apakah perusahaan itu memiliki standar penanganan karhutla atau tidak. Ini juga bisa menjadi persoalan, dan pemerintah bisa memberikan sanksi,"katanya.
Tidak cuma itu, sambung Rudi, karhutla terjadi di kawasan perusahaan dan itu terus terulang. Artinya perusahaan itu abai akan penanggulangan karhutla. ‘’Ini harus diproses karena dari data dan pengamatan kita, lahan perusahaan yang terbakar itu dari tahun ke tahun di satu kawasan,"tegasnya.
Meski, lahan itu tidak digarap, karena masuk dalam kawasan konsesi, itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Karena secara izin perusahaan itu yang memiliki tanggung jawab. "Harusnya perusahan itu menyerahkan lahan yang tidak mampu digarapnya ke pemerintah supaya bisa di kelola baik itu untuk masyarakat," sebutnya.
Lebih lanjut Rudi menilai penanganan pelaku pembakar lahan yang dilakukan kepolisian saat ini sudah cukup bagus. Tapi belum maksimal. "Jangan hanya masyarakat saja yang terus menerus ditangkapi,"katanya. Perusahaan juga harus diberi sanksi. Bahkan, menurut dia, lahan perusahan lebih mudah dalam melakukan penindakan. Yakni dengan melihat lahan yang terbakar. Tinggal segel. Dan aturannya sudah ada.
Selain itu, pemerintah provinsi seharusnya memberikan rekomendasi ke KLHK untuk lahan perusahaan yang terbakar. "Gubernur harusnya tegas tentang ini. Melalui kewenangan nya. Bukan berarti pemadaman itu bukan solusi. Tapi perlu ada pencegahan,"pungkasnya.
Terpisah Direktur KKI Warsi Rudi Saf mengatakan penegakan hukum dengan menangkap papa pelaku itu tidak efektif. Tetapi pemberian denda itu yang harus di lakukan. "Pemberian denda itu lebih efektif. Ketimbang pidana,"katanya.
Dia juga menyayangkan penanangan karhurla seharusnya sudah menggunakan UU Lingkungan Hidup. Tidak lagi berjibaku dengan UU Pidana. "Kalau UU Lingkungan akan lebih mudah. Karena ketika lahan itu terbakar tinggal tangani disitu bisa pidana dan bisa pencabutan izin,"ucapnya.
Saat ini, kata dia, kondisi Jambi harus di tingkatkan statusnya menjadi bencana nasional. Sebab jika tidak ditingkatkan akan kewalahan memadamkan api. "Kalau heli saja tidak mampu, walau sudah tiga heli. Tapi pesawat, karena kondisinya sudah seperti 2015. Dan itu akan lebih efektif untuk memadamkan api 18 ribu hektare,"kata Rudi.
"Kalau heli hanya 4000 liter kapasitasnya dalam sehari. Estimasi hanya mampu 20 kali, kalikan tiga heli, sekitar 60 kali pemadaman. Jambi ini berharap hujan saja yang bisa memadamkan. Kalau heli dulu, 18 ribu liter sekali angkat jadi bisa cepat,"ujarnya.
Saat ini lahan yang terbakar mayoritas berada di lahan perusahaan, bukan di lahan masyarakaat."60 persen berada di lahan perusahaan, sisanya di lahan sawit biasa dan masyarakat,"sebutnya.
Selain itu juga pemerintah sudah seharusnya membuat rumah singgah karena udara sudah tidak sehat lagi. Khusunya bagi anak anak, lansia hingga orang dewasa. "Seharusnya pengobatan juga sudah dilakukan. Tapi ini sepertinya santai,"tandasnya.
Terpisah, Dansatgasgab Kolonel Arh Elphis Rudy mengatakan Jambi mendapat tambahan helikopter water bombing type Kamov 32T untuk membantu pemadaman karhutla. "Sehingga total heli water bombing Jambi akan menjadi 3 unit. Semoga ini bisa memperkuat satgas untuk pemadaman secara cepat,"katanya, Sabtu (14/9)
Sementara itu, dari hasil rakor pengendalian Karhutla di Kemenkopolhukam Jakarta, Jum’at (13/9), terjadi peningkatan jumlah hotspot yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Terutama di daerah rawan karhutla, seperti Kalteng, Kalbar, Kalsel, Riau, Sumsel dan Jambi dan juga daerah - daerah lainnya.
Peningkatan ini diindikasikan sebagai akibat dari masyarakat mengejar waktu tanam sebelum datangnya musim hujan. ‘’Khusus di Jambi, juga ada peningkatan sekitar 150 an titik api dalam seminggu terakhir. Terbanyak di wilayah Muarojambi dan Tanjab Timur, ‘’kata Elphis.
Menurut dia, Satgasgab Karhutla Jambi terus berusaha melaksanakan pemadaman dan pendinginan titik api di tengah kesulitan dan kendala berupa panas terik, angin kencang serta semakin terbatasnya sumber - sumber air karena kanal dan embung - embung air yang kering serta lokasi yang jauh dan sulit dijangkau. Satgasgab melakukan berbagai upaya, mulai dari pembuatan kanal- kanak cacing untuk melokalisir meluasnya kebakaran.
Selain itu juga melakukan penyiraman dan pemadanan manual dengan perlengkapan seadanya karena kesulitan air, dan juga dengan pengeboman dengan water bombing. ‘’Alhamdulillah sampai pukul 08.42 Wib pagi ini titik api semakin menurun menjadi 26 titik api. Jambi saat ini memang sangat membutuhkan adanya rekayasa cuaca untuk menurunkan hujan, dan sudah mengajukan permintaan ke BPPT,’’ katanya.
Namun demikian daerah yang akan mendapatkan prioritas TMC (teknologi modifikasi cuaca) sesuai kondisi wilayah yang paling memerlukan saat ini adalah Riau, Sumsel dan Palangkaraya (Kalteng). Pemerintah dibawah koordinasi BNPB akan membentuk Tim PPRC (pasukan pemadam reaksi cepat) dimana pesawat TMC sudah dimuati bahan baku rekayasa cuaca sambil menunggu berkumpulnya akumulasi 70 % awan sebagai prasyarat rekayasa cuaca di daerah tertentu yang akan terus dipantau permenit oleh BMKG. ‘’Jika susah memenuhi syarat maka pesawat langsung diterbangkan untuk menyemaikan benih hujan buatan, ‘’katanya.
Perlu juga kita ketahui bahwa Satgasgab Karhutla Jambi dalam sepekan terakhir sudah menerjunkan tambahan tim PPRC gabungan sejumlah 100 personel ke beberapa lokasi. Mereka bergabung dengan personel yang sudah ada di Dendang dan Kumpeh. ‘’Kita juga akan menerjunkan tambahan lagi 1 SSK personel gabungan Yonif R 142/KJ dan Brimob yang khusus akan melaksanakan penjagaan di lokasi - lokasi yang rawan dibakar,’’ kata elphis.
“Kita akan jaga ketat lokasi rawan dengan patroli dan penjagaan, disamping sosialisasi yang masih gencar dilakukan. Hal ini dilakukan untuk benar menekan jumlah masyarakat atau orang - orang tertentu yang ingin membuka lahan dengan membakar,” sambungnya.
Elphis menghimbau Masyarakat harus benar - benar waspada akan terjadi kebakaran. Apalagi diperkirakan musim penghujan baru akan datang pada pertengahan oktober 2019.(isw)
