Meskipun Ada Catatan Khusus, Seluruh Fraksi DPRD Kota Jambi Setujui APBD 2023

JAMBIPRIMA.COM,JAMBI- Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi menyetujui ABPD Kota Jambi 2023. Hal itu diketahui saat paripurna Stemmotivering (pandangan akhir fraksi) terhadap pengesahan RAPBD 2023 di gedung DPRD Kota Jambi, Senin malam (28/11).

Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, MA Fauzi mengatakan, postur APBD Kota Jambi 2023 lebih kurang Rp 1,7 Triliun.

Kata dia, ada perubahan dari penyampaian awal APBD yang angkanya Rp 1,4 Triliun. Perubahan itu sebut Fauzi, karena saat penyampaian belum ada perkiraan dana transfer pusat.

"Namun setelah dibahas baru diketahui transfer pusat, jadi Rp 1,7 Triliun. Ada masuknya DAK, dan juga dana bagi hasil," kata Fauzi, saat dikonfirmasi Selasa (29/11).

Fauzi mengatakan, penggunaan APBD 2023 masih diprioritaskan terhadap pembangunan infrastruktur. Paling ditionjolkan yakni penyelesaian pembangunan kantor walikota.

Selain itu kata Fauzi, juga ada rencana pembangunan puskesmas Talang Banjar pada eks gedung Graha Lansia.

"Itu kita setujui dengan catatan kasus hukumnya selesai. Kesimpulan banggar, pembangunan puskesmas itu boleh dilaksanakan, dengan catatan hukum selesai yang dibuktikan tertulis. Jika tidak selesai, maka akan jadi Silpa. Nilainya Rp7,5 Miliar," jelas Fauzi.

Dijelaskan Fauzi, untuk hal lainnya, APBD 2023 juga prioritas untuk penanggulangan banjir, kemudian juga untuk perekrutan PPPK.

"Untuk PPPK sudah diatur pusat, kita anggarakan Rp 38 Miliar. Lainnya untuk rutinitas," katanya.

Kepala Bappeda Kota Jambi, Suhendri mengatakan, seluruh proses APBD 2023 dari pihaknya sudah selesai. Nilainya lebih kurang Rp 1,7 Triliun.

"Tinggal disampaikan ke Provinsi untuk di evaluasi. Yang jelas kita sudah selesai sebelum 30 November," katanya.

Penyiapan APBD 2023 sebut Suhendri, untuk memenuhi target daerah, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, termasuk juga pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.

"Yang namanya kebutuhan pasti banyak, sementara anggaran terbatas. Tentu kita ambil kegiatan prioritas daerah dulu. Dengan anggaran yang tidak jauh beda dengan tahun lalu, bisa kita optimalkan untuk memperkuat outpun outcome perangkat daerah, sesuai target daerah," pungkasnya. (Ahmad)