HIMAPOL Fakultas Hukum UNJA Menekankan untuk Netralitas LPTIK dalam Menjaga Integritas Pemira 2025

JAMBIPRIMA.COM, JAMBI - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira) Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2025, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) menyampaikan harapan dan dorongan kepada semua pihak, terutama Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Jambi, agar senantiasa menjaga netralitas dan integritas dalam mengawasi proses demokrasi di kampus.

Sebagai lembaga dengan akses penuh terhadap informasi mahasiswa, LPTIK memiliki peran yang krusial dalam memverifikasi dan mengelola sistem yang menjadi dasar utama pelaksanaan Pemira. HIMAPOL meyakini bahwa profesionalisme dan netralitas LPTIK adalah faktor utama untuk menjaga kepercayaan mahasiswa terhadap proses demokrasi yang sehat dan adil di Fakultas Hukum.

“Kami dari HIMAPOL memiliki harapan tinggi agar LPTIK tetap menjadi lembaga yang bersih dan tidak memihak, mengingat LPTIK memiliki akses penting terhadap data mahasiswa yang menjadi landasan utama untuk menentukan keabsahan hak suara. Kami berharap tidak ada campur tangan atau manipulasi dalam setiap prosedur yang dilakukan,” ungkap Ketua HIMAPOL Fakultas Hukum Universitas Jambi.

HIMAPOL juga menghargai kontribusi signifikan dari Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kepala Jurusan yang terlibat dalam pengawasan dan validasi data untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai dengan standar akademik dan regulasi yang berlaku.

“Kami berharap Wakil Dekan I Bidang Akademik dan seluruh Kepala Jurusan dapat terus mengawasi dengan baik dan memastikan bahwa seluruh proses Pemira berlangsung dengan transparan dan tanpa adanya keberpihakan. Kami percaya bahwa dengan kerjasama semua pihak, Pemira 2025 akan menjadi contoh demokrasi yang bermartabat di Fakultas Hukum UNJA,” tambahnya.

HIMAPOL menekankan pentingnya demokrasi kampus sebagai milik bersama, yang menjadi tanggung jawab setiap individu untuk memastikan tidak tercemar oleh kepentingan pribadi. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi, berpartisipasi secara konstruktif, serta menjunjung tinggi etika politik dalam setiap tahap Pemira.