SAROLANGUN- Dinas Pendidikan kabupaten Sarolangun memberi warning keras kepada pihak sekolah, Kepala Sekolah (Kepsek), guru maupun panitia yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP tahun ajaran 2019/2020. Jika ketahuan sesuai monitoring dan ada laporan berbuat Pungli pada siswa, maka kepala sekolah tersebut akan di beri sanksi tegas.
“Pasti ada sanksinya jika terbukti melakukan Pungli saat PPDB maupun penerimaan laporan pendidikan, kami pastikan itu, ini tidak main-main,” ujar kepala dinas pendidikan, Helmi saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (1/7) kemarin.
Meskipun demikian, Ia mengakui bahwa pihaknya tidak bisa memantau full time setiap sekolah yang saat ini melaksanakan PPDB. Maka dari itu Ia berharap ada keterbukaan pihak sekolah dan kerjasama orang tua siswa guna menghindari terjadinya Pungli.
"Kalau kita pantau full time kan nggak mungkin, makanya orang tua siswa harus melapor apabila ada pungutan kepada siswa dari pihak sekolah," katanya lagi.
Sementara, terkait antisipasi penumpukan siswa pada satu sekolah dengan adanya sistem zonasi saat PPDB. Ia menegaskan akan terus memantau sehingga ketika kedapatan demikian, akan dihilangkan dan dikembalikan ke sekolah asal.
"Kalau itu tetap kita pantau. Kalau misalnya ada sekolah yang siswanya menumpuk lebihi kuota, tetap kami hilangkan dan dikembalikan ke sekolah asal untuk menentukan sekolah yang baru,” jelasnya.
Terpisah, Anggota DPRD kabupaten Sarolangun, Abdul Basit menyarankan agar pengawasan dinas terhadap PPDB di tiap sekolah intens dan maksimal, guna menghindari adanya pungli dan penumpukan siswa di sekolah.
"Saat PPDB ini rawan terjadinya pungli, dengan bermacam-macam modus dari pihak sekolah, maka dari itu kita minta pihak dinas pendidikan Sarolangun memang serius memantau persoalan ini, termasuk penumpukan siswa di sekolah dikarena pemberlakuan sistem zonasi," ujar Basit. (wel)
