JAMBIONE.COM,JAMBI- Demontrasi besar besaran yang dilakukan mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA), Kamis (4/7) lalu berbuntut panjang. Tujuh mahasiswa yang terlibat dalam demo tersebut mendapat sanksi tegas dari pihak rektorat atau manajemen. Mereka diskor (tidak boleh kuliah) selama 1 tahun.
Selain itu, pihak manajemen UNAJA mencopot tiga pejabat kampus tersebut dari jabatannya. Ketiganya yaitu, LS Kabag kemahasiswaan, IR Kepala Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan TW Kepala Prodi D III Keperawatan. Ketiganya dipindahtugaskan ke Rumah Sakir Royal (RS) Prima.
Sumber di UNAJA menyebutkan, ketiga pejabat kampus tersebut dicopot karena diduga memprovokasi mahasiswa supaya melakukan aksi demontrasi. "Kalau informasi yang kita terima diduga karena mereka memprovokasi mahasiswa,"kata sumber yang minta namanya tidak ditulis ini.
Namun, informasi tersebut dibantah oleh Wakil Rektor II UNAJA, Ade. "Kitakan satu grup. Jadi di Royal itu Pemindahan tugas ketiga pejabat itu dilakukan, Jum'at (5/7) siang. Saat ditanya terkait pemindahan yang terkesan mendadak, Ade menyebutkan itu urusan internal. "Itu urusan kita internal. Masak mau dipublikasi juga, hebat kali infonya ini," tandasnya.
Sementara itu, Badan Pengurus Harian (BPH) UNAJA, Eko Kuswandono mengatakan pihaknya menskors tujuh mahasiswa karena diduga telah memprovokasi massa untuk demo. Menurut dia, surat skorsing tersebut dikeluarkan, Kamis (4/7). "Sebelum demo dilakukan," ujarnya.
Salah satu yang disekor, kata dia, adalah presiden Mahasiswa, Hery atau UNAJA Creatif (UC). Ditanya apa dasar skors 1 tahun dikeluarkan, Eko mengatakan ada aturannya. " Mereka demo di luar kampus tidak izin ke kampus,"sebutnya.
Demo yang dimaksud, kata Eko adalah aksi mahasiswa UNAJA di Kantor KPU Provinsi Jambi 22 Mei 2019 lalu. " Itulah salah satu dasar skor dikeluarkan,"pungkasnya
Wakil Rektor II UNAJA, Ade menambahkan, para mahasiswa tidak melakukan koordinasi dengan pihak rekotat terlebih dahulu saat akan melakukan demo. "Sebelum turun demo harusnya ada audensi terlebih dahulu, baru demo. Ini tidak,"katanya.
Mengenai tunutan mahasiswa, Ade mengatakan pihaknya akan mendiskusikan dengan pihak yayasan maupun kampus lain. Dia membantah mengancam orang tua mahasiswa. Dia mengklaim itu bentuk komunikasi kepada orang tua. "Sebagai orang tua di kampus kami melalukan koordinasi dengan orang tua mahasiswa, karena dengan mereka kita di tolak," ucapnya.
Soal penggunaan almemater harus izin kampus dalam melakukan kegiatan, penggalangan dana dan demo, Ade menegaskan pihaknya merekrut mahasiswa bukan untuk demo atau meminta minta di jalanan. "Kami merekrut mereka untuk menjadi akademisi yang menjalankan pengabdian dan lainnya. Bukan untuk meminta minta di jalanan jika ada sesuatu instansi yang tidak baik," jelasnya (isw)
