JAMBI - Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun untuk mengukur pencapaiannya di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.
Untuk memberi gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pebangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.
Kepala BPS Provinsi Jambi Dadang Hardiwan mengatakan, IDI Provinsi Jambi tahun 2018 lalu mencapai angka 68,71 dalam skala 0-100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 74,12. "Capaian kinerja demokrasi Provinsi Jambi tersebut masih berada pada kategori "sedang,’’ katanya dalam rilis BPS, Kamis (1/8).
Dadang menyebutkan, IDI dari 2017-2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan Sipil sebesar 13,93 poin (dari 86,81 menjadi 72,88). Kenaikan aspek hak-hak politik sebesar 0,68 poin (dari 62,08 menjadi 62,76) dan penurunan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 4,35 poin dari 77,27 menjadi 72,92.
Angka IDI menunjukkan bahwa sejak tahun 2009-2018 tingkat demokrasi di Provinsi Jambi mengalami dinamika. Jika dilihat lebih mendalam, kata dia, maka periode tahun 2017-2018 terdapat 5 variabel yang mengalami penurunan dan 2 variabel peran partai politik yang meningkat 26,44 poin. "Diikuti oleh variabel hak memilih dan dipilih yang meningkat 1,36 poin," jelasnya.
Sementara 3 variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah kebebasan berpendapat yang menurun sebesar 55,53 poin. "Kebebasan berkumpul dan berserikat turun 43,75 poin, dan variabel peran birokrasi serta pemerintah daerah yang menurun sebesar 40,09 poin," kata Dadang.
Disamping level nasional, IDI juga memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lebaga peradilan dan penegakan hukum. (jo01)
