JAMBI – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sudah menjadi persoalan klasik bagi Provinsi Jambi. Anggota DPRD Provinsi Jambi, Juwanda dengan tegas menyatakan pemerintah harus memperkuat regulasi, dan hal ini akan menjadi pekerjaan serius yang harus segera dibahas dan diselesaikan.
“ Jangan sampailah persoalan Karhutla ini, jadi persoalan tahunan kalau memang regulasi yang ada saat ini lemah, bagaimana besok regulasi ini kita perkuat,” tegas Juanda kepada awak media di Kantor DPRD Provinsi Jambi.
Hal ini disampaikan Juanda, usai menyambut puluhan masiswa yang tergabung dalam Himpunan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Jambi, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis (12/9) kemarin.
Mahasiswa prihatin dengan kondisi Karhutla yang terjadi terutama di wilayah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, yang membuat kodisi udara menjadi berbahaya bagi kesahatan masyarakat.
Pantauan di lapangan tampak para mahasiswa dengan menggunakan almamater orange berorasi di depan Kantor DPRD sambil membawa spanduk dan karton yang bertuliskan tuntutan mereka. Sebelum ke kantor DPRD mereka juga sempat melakukan orasi di perempatan simpang Bank Indonesia Telanai.
Koordinator aksi Dio Al Hutama, menyampaikan aksi demonstrasi mereka hari ini untuk menyuarakan tuntuan kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Jambi. "Kami kepada pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembakar hutan dan lahan. Serta mencabut izin perusahaan yang terbutkti melanggar aturan," katanya.
Selain itu, mahasiswa juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempertegas implementasi Perda no 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Serta membuat regulasi terkait perintegrasian antara masyarakat dan perusahaan dalam penanganan karhutla.
"Karena kawan-kawan kami yang sedang KKN di Tanjabtim, mereka langsung turun membatu pemadaman. Kami sangat prihatin jarak pandang di sana hanya 10 meter dan banyak warga yang sudah terkena ISPA," sebutnya.
Denga aksi tersebut, Juanda menyampaikan, selaku anggota dewan dirinya sangat mendukung apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Menurut politisi partai PKB tersebut, sudah menjadi tugas bersama untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di Provinsi Jambi, salah satunya adalah Karhutla.
Dia menambahkan, mahasiswa menyampaikan ada temuan mereka di lapangan. Bahwa perusahaan memiliki perlengkapan dan tim pemadam Karhutla, namun sama sekali tidak bisa digunakan masyarakat di luar area perusahaan.
"Nah ini harus kita cari jalan keluarnya, apakah meminta komitmen perusahaan untuk lebih serius ikut menyelesaikan masalah Karhutla, karena kita tahu masyarakat sangat terbatas dengan peralatan pemadam yang dimiliknya," jelasnya. (rey)
