JAMBI - Kader Golkar Provinsi Jambi tidak satu suara soal pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Masalah ini dialihkan ke DPP untuk menentukan layak tidaknya Golkar Jambi menggelar suksesi partai tersebut.
Terbelahnya suara kader partai berlambang pohon beringin ini terungkap saat pengurus DPD I Golkar Provinsi Jambi melaksanakan rapat internal terbatas, Senin (16/9). Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai pelaksanaan Musda Golkar Provinsi Jambi. Dalam rapat itu timbul ada dua kubu. Ada yang setuju pelaksanaan Musda dan ada yang tidak setuju Musda dilaksanakan lebih cepat.
Joni Ismed, Wakil Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi mengakui bahwa saat pembahasan Musda ada dua pendapat yang berbeda. Dia menjadi pihak yang tidak setuju Musda dipercepat. Sedangkan pihak lain setuju pelaksanaan Musda dipercepat sebelum pelaksanaan Munas Golkar. "Pertanyaan kami, kenapa harus dipercepat. Kami inginnya Musda sesuai jadwal saja," kata Joni Ismed, Selasa (17/9) kemarin.
Joni menegaskan, bila tidak dilaksanakan Musda yang dipercepat tidak akan mengganggu jalannya roda organisasi. Dan tidak juga berpengaruh terhadap kepentingan DPD I Golkar Jambi pada pelaksanaan Munas Partai Golkar pada Desember mendatang.
"Kita sudah ada Plt Ketua. Roda organisasi berjalan baik. Makanya kita ingin pelaksanaan Musda sesuai dengan jadwal 2020 mendatang," tegas mantan aktivis 98 yang biasa dipanggil Wo Joni ini.
Sementara itu, A Rahman, Wakil Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi dari kubu yang menginginkan dilakukannya Musdalub juga punya asalan kuat. Menurut Rahman, Musdalub bisa dilakukan bila ketua partai meninggal dunia di tengah masa kepemimpinan. "Syarat Musdalub terpenuhi. Ini kasuistik," katanya.
Sebelumnya, desakan untuk Musdalub juga menguat di DPD I Golkar pasca meninggalnya Ketua Zoerman Manap. Akan tetapi setelah ditunjuk Plt Ketua dari DPP, Taufiq Hidayat, partai harus mempersiapkan diri menghadapi Pemilu serentak 2019, Pilpres dan Pileg.
Lalu, posisi Sekretaris DPD I juga dijabat Plt karena pejabat sebelumnya tersangkut kasus hukum. "Jadi wajar kalau Golkar Jambi melaksanakan Musdalub untuk menghadapi event Pilkada dan Pillgub. Yang sangat berat, karena tidak ada ketua dan sekretaris yang definitif untuk fokus bekerja meraih kemenangan," terang A Rahman.
Menurut Rahman, saat ini ada tujuh DPD I Golkar yang dijabat Plt. Dan ada satu DPD I Golkar yang akan melaksanakan Musdalub. Maka dari itu, Jambi juga berharap bisa melaksanakan Musdalub sebelum Munas Golkar. "Kita ingin sebelum Munas dan Pilkada Serentak 2020 kita sudah memiliki ketua defenitif sendiri. Sehingga persiapan kita lebih matang dan solid," tegasnya.
Baik Joni maupun A Rahman sama sama mengakui akhirnya persoalan dilakukannya Musdalub atau tidak dibawa ke DPP. Hal itu juga diakuinya sudah sesuai dengan mekanisme partai. "Akhirnya di tarik ketua untuk dibahas di DPP. Nanti yang bahas, Plt Ketua juga karena beliau yang membidangi bidang organisasi partai. Perlu atau tidak dilaksanakan Musdalub," kata A Rahman. (fey)
