JAMBI - Dinamika politik jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2020 kian hari semakin menarik disimak. Apalagi saat ini, belum ada satupun kandidat yang sudah mendapat dukungan partai politik sebagai perahu pada kontestasi paling bergengsi di bumi Sepujuk Jambi Sembilan Lurah itu. Sebagian besar parpol sedang melakukan survey.
Namun, belakang berkembang isu ada salah satu kandidat yang berupaya ‘memborong’ partai politik (parpol) dengan cara melobi langsung ke pusat. Selain itu saling klaim mendapat dukungan juga mulai mencuat.
Fachrori Umar misalnya. Calon Fatahanaini mengklaim dirinya sudah hampir final mendapatkan dukungan dari parpol besar di Jambi. Parpol itupun sudah memenuhi syarat minimal mencalonkan diri, yakni didukung 25 persen atau 11 kursi dari jumlah kursi DPRD Provinsi Jambi.
Klaim ini diungkapkan Tim keluarga Fachrori Umar, Miftahul Ikhlas. Menurut dia, pihaknya terus melakukan lobi terhadap partai politik. Bahkan kata dia, ada parpol besar sudah hampir dipastikan memberikan dukungan. "Kita terus lobi partai, ada beberapa parpol besar yang sudah 85 persen ke kita," katanya, Senin (2/11) kemarin.
Namun Paul (sapaan akrab Miftahul Ikhlas) enggan menyebutkan parpol mana saja yang dimaksud tersebut. Menurutnya, Fachrori Umar tidak akan membentuk koalisi besar dengan
memborong semua parpol. Fachrori menginginkan banyak paslon dalam Pilgub tahun depan dengan kata lain tidak mau head to head.
"Nanti dibilang seolah-olah kita mau menjegal, berbagi lah. Namun itikad baik dari kami siapapun calonnya mereka dapat partai. Biar bertarung bersama-sama," katanya.
Lalu bagaimana dengan calon wakil? Paul menyebutkan saat ini masih berlangsung survei. Belasan nama masuk dalam radar calon wakil yang bakal mendampingi Fachrori Umar nantinya. "Jika tidak ada halangan, akhir Desember ini sudah nampak siapa wakilnya," sebutnya.
Dibagian lain, kandidat lainnya Sy Fasha juga tengah menunggu hasil survei siapa wakil yang bakal mendampinginya di perebutan BH 1 mendatang. Fasha mengatakan, tim survei saat ini masih terus berjalan. Survei ini bisa selesai dalam awal Desember ini. "Insya Allah hasil survei kita bisa selesai awal Desember ini. Tetapi nanti data tersebut akan dikelola terlebih dahulu," katanya.
Menurut dia, setelah selesai data yang didapat itu dikelola, akan disampaikan hasilnya kepada pihaknya. Nanti jika lembaga survei tersebut ingin ekspos hasilnya, pihaknya tidak permasalahkan.
Maju Pilkada, Anggota DPR Wajib Mundur
Sementara itu, Anggota legislatif, ASN, TNI/Polri yang maju pada Pilkada serentak 2020 mendatang tidak harus mundur melainkan cuti hingga saat ini masih sebatas wacana. Komisioner KPU Provinsi Jambi, M. Sanusi menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang menyebutkan para anggota dewan, ASN, TNI/Polri hanya harus cuti ketika maju Pilkada.
Menurut dia, jika ada aturan baru, tentu pihaknya lebih mengetahuinya apalagi persoalan ini mengenai Pilkada serentak. "Sampai saat ini belum ada (aturan) baru itu. Mereka yang ingin maju dengan memiliki status itu tetap wajib mundur," katanya, Senin (2/12) kemarin.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Termasuk juga berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai aturan itu. "Kalau ada aturan baru, pasti akan dikabari. Termasuk juga mengenai kejelasan cuti atau tidak para anggota dewan, ASN, TNI/Polri ketika maju pada pilkada," jelasnya.
Seperti diketahui, kandidat yang bakal maju di Pilkada serentak di Provinsi Jambi tahun depan berstatus anggota DPR RI. Yaitu H. Bakri. Meski belum ada aturan baru, anggota DPR RI tiga periode ini menyatakan siap mundur sebagai wakil rakyat di Senayan dan ikut berkompetisi di hajatan lima tahunan di Provinsi Jambi.
"Saya menyatakan bahwa saya tidak akan main-main maju di Pilgub mendatang. Kalau aturan mengharuskan mundur, saya siap meninggalkan kursi di Senayan" tegas H.Bakri beberapa waktu lalu. "Itu adalah resiko yang harus ditanggung," katanya.(fey)
