Hari ini, 6 Januri 2020, Provinsi Jambi genap berusia 63 tahun. Banyak kemajuan yang sudah dicapai. Baik di bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, Sumber Daya manusia (SDM, maupun budaya. Namun, capain capaian itu belum lah memuaskan . Banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dilakukan ke depannya agar Jambi lebih maju lagi. Ini menjadi tugas berat Gubernur Jambi berikutnya.
HUT Provinsi Jambi ke-63 bertepatan dengan tahun politik. Dalam waktu dekat ini Jambi akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub). Tepatnya 23 September mendatang. Tentu besar harapan masyarakat Jambi kepada para calon gubernur (cagub) untuk mewujudkan kesejahteraan di Bumi Sepujuk Jambi Sembilan Lurah ini. Karena, di usia 63 tahun ini, seharusnya Provinsi Jambi lebih maju dari kondisi sekarang.
Pengamat politik dari Unja, Dony Yusra Pebrianto mengatakan, 63 tahun bukanlah usia yang bisa dibilang baru untuk sebuah provinsi . Dalam konteks pembangunan daerah, progresitifitasnya tentu sangat perlu untuk terlihat dan diwujudkan. Apalagi Jambi memiliki potensi yang luar biasa, mulai dari kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya yang luar biasa. Seharusnya, ke depan pembangunan mengarah kepada usaha untuk menopang sektor unggulan tersebut.
Menurut Dony, di usia 63 tahun ini banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan dipikirkan bersama solusinya. Khusunya bagi para kandidat yang bakal maju di Pilgub Jambi 2020. Angka kemiskinan misalnya. Data yang dirilis BPS Provinsi Jambi tanggal 4 Desember 2019 lalu mencatat kemiskinan masih diangka 7,60%. ‘’ Memang terjadi penurunan dari tahun 2018 (angka kemiskinan 7,92% ). Namun, penurunan tersebut tidak begitu signifikan dan masih menyisakan PR bagi Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi," kata dia.
Kemudian, lanjut Dony, luasnya lahan perkebunan Produktif di Provinsi Jambi yang didominasi kelapa sawit dan karet masih belum ditopang oleh kehadiran sarana produksi yang memadai. Artinya sejauh ini Jambi masih berposisi sebagai penghasil bahan mentah. Padahal jika bisa menghadirkan sarana produksi tentu lebih berdampak pada perekenomian.
‘’ Dengan adanya sarana produksi, kita tidak hanya bisa mengolah bahan mentah lagi menjadi bahan jadi. Tapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang tentunya akan berimplikasi kepada peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Jambi," sebutnya.
Di samping itu Jambi juga masih terkendala dengan hal lain. Salah satunya pelabuhan ekspor. ‘’Belum lama ini misalnya, kita cukup berbangga dengan ekspor Jenis kopi Arabika Spesialti asal kerinci Sebanyak15,6 ton. Ini pertama kalinya diekspor. Namun ternyata sangat disayangkan justru dalam setahun, diperkirakan hampir 1000 ton lebih Kopi Jambi varian arabika Kerinci, diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan daerah lain. Sehingga, tak tercatat di dalam data manifest eksport Provinsi Jambi, sebagaimana keterangan Kadis Perindag Provinsi Jambi Oktober lalu yang dimuat beberapa media di Jambi," ungkapnya.
Menurut Dony, permasalahan lain adalah serapan anggaran yang seperti kebut sebulan. Bayangkan Realisasi Keuangan APBD Pemprov Jambi Tahun 2019 86 Persen dengan silpa yang masih tercatat. Silpa Terbanyak di PUPR sebesar Rp 113 Miliar.
Dia melanjutkan, dampak otonomi daerah harus disesuaikan dengan geliat progresif para pemimpin di tingkat daerah. Setidaknya selama era otonomi daerah ada 4 corong pemimpin di Provinsi Jambi yang diawali oleh Zulkifli Nurdin. Dilanjutkan Hasan Basri Agus (HBA) dan kemudian Zumi Zola yang dilanjutkan oleh Fahrori Umar sampai sekarang.
"Catatan pentingnya adalah para kepala daerah tersebut baik yang sekarang memimpin ataupun yang pernah memimpin terfokus kepada orientasi pencapaian visi dan misi mereka sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban atas janji-janji politik semasa kampanye," katanya.
Tapi lanjut dia, ada yang perlu diperhatikan kata kuncinya, yaitu keberlanjutan dan berkesinambungan. Hal tersebut menjadi kunci berhasilnya pembangunan Jambi. Jika kembali ke seloko masyarakat Jambi ‘’ambek yang baik buang yang buruk’’, tentu hal tersebut harus mampu ditarik benang merahnya dalam berbicara arah pembangunan dan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini dan nanti.
"Dengan begitu akan terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan disamping evaluasi RPJMD dan RPJMN. Artinya mestinya siapapun yang berniat memimpin Jambi ke depan harus mampu membuat suatu program yang berkesinambungan dengan program sebelumnya yang bernilai dan berdampak positif. Jangan sampai lain pemimpin lain pula kebijakan secara menyeluruh," katanya.
Dony menegaskan, siapapun yang terpilih menjadi Gubernur Jambi ke depannya harus memperhatikan beberapa program prioritas yang menurut dia sangat penting bagi pembangunan Provinsi Jambi. Yang pertama adalah melanjutkan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung yang diyakini mampu menjadi penopang ekonomi dan membuka jalur perdagangan internasional melalui Jambi. Harapannya adalah peningkatan terhadap perekonomian di Jambi.
Yang kedua adalah upaya koneksitifitas tol Sumatera melalui Jambi. Sektor sarana penghubung ini juga sangat penting mengingat posisi Jambi di jantung pulau Sumatera sudah selayaknya terhubung dengan jalur tol.
Kemudian, upaya mengedor Bandara Sultan Thaha menjadi bandara internasional. Dan yang tak kalah penting adalah peningkatan kapasitas Bandar udara Muaro Bungo dan Depati Parbo Kerinci. ‘’ Namun perlu dicatat adalah semua tidak hanya terhenti di saat status internasional didapat atau sebatas peningkatan kapasitas saja. Tapi sejauh mana kunjungan ke Provinsi Jambi mampu mendongkrak perekonomian Jambi melalui sektor pariwisata, pendidikan, serta perdagangan barang maupun jasa dan sektor-sektor lainnya,’’ katanya.
Selain itu, lanjut Dony, ditundanya pembangunan fly over Simpang Mayang hendaknya memang betul-betul mampu memfokuskan pembangunan jalan-jalan Provinsi yang rusak. Karena jika infrastruktur jalan baik, maka sudah barang tentu akan meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi. Disamping juga menyelesaikan solusi pengangkutan batu bara yang hingga saat ini belum kunjung terealisasi.
Sektor pertambangan juga perlu mendapat perhatian, mengingat peluang sektor pertambangan Jambi sangat kuat. Maka perlu manajemen pertambangan yang baik. Muai dari pemberantasan penambangan ilegal dan bahkan penambangan yang tidak berwawasan lingkungan, hingga manajemen serapan tenaga kerjanya.
"Di sektor pertanian dan perkebunan, perlu adanya jaminan upaya peningkatan harga komoditi pertanian. Khususnya sawit dan karet. Karena sektor ini merupakan salah satu unggulan di Provinsi Jambi," jelasnya.
Dari sektor peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlu ada kebijakan pendidikan yang memberi terobosan baru dan perbaikan terobosan lama. Seperti misalnya kebijakan beasiswa yang perlu diawasi ketat, sehingga semua menjadi tepat. Tepat guna, tepat sasara, dan tepat tujuan. Dan yang tidak dapat dilupakan adalah permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang berdampak kepada permaslahan kabut asap yang menghantui Jambi.
"Kita tentu butuh pemimpin yang punya solusi yang tepat untuk itu. Mulai dari ketegasan penegakan hukum, administrasi seperti pencabutan izin, dan memperketat perizinan lahan dan pengawasan. Masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Namun yang pasti ke depan kita butuh program yang dilandasi dengan political will yang baik serta dukungan SDM yang baik pula. Dan semua hal tersebut dapat tercapai dengan partisipasi kita bersama," tandasnya.
Pengamat politik lainnya, Mochammad Farisi mengatakan, setiap kepala daerah punya tantangan masing-masing sesuai zaman atau masa peridoe memimpin. Dari zanan Zulkifli Nurdin (ZN)N, Hasan Basri Agus (HBA) dan Zumi Sola (ZZ) PDRB Jambi masih berkutat di sektor perkebunan, pertanian dan tambang yang sangat mengandalkan SDA dalam bentuk bahan mentah, yang harganya bergantung dengan harga global dunia. Hilirisasi sampai sekarang belum juga terlaksana.
"Kedepan tantangan semakin berat. Kalau hanya mengandalkan SDA, tanpa mampu mengolah menjadi barang jadi, lama-lama SDA akan habis dan alam semakin rusak," sebutnya.
"Untuk itu mindset pembangunan harus dirubah menjadi greendeconomi dan menjadi berbasis industry, baik skala kecil maupun besar," jelasnya.
Lalu adakah para kandidat saat ini yang sudah visi misinya mengarah ke hal tersebut? Dosen Fisipol Unja ini mengatakan saat ini belum terlihat. "Kalau sekarang ya belum nampak. Belum ada visi misi yang dipublis," katanya.
Sementara itu, pengamat politik lainnya Dori Efendi mengatakan, di era ZN adalah masa transisi antara orde baru dan reformasi. Namun dapat dikatakan Jambi terbilang baik di bawah kepimpinan gubernur dua periode tersebut. "Indikatornya ZN merupakan pemimpin yang disenangi oleh rakyat. Jadi ZN lebih pada pembangunan manusianya," katanya.
Baru di masa kepemimpinan HBA, kata Dori, dengan Program Jambi EMAS pembangunan infrastruktur menjadi agenda kerja utama. Ini dapat dilihat dari pembangunan daerah hingga pusat Kota Jambi. "HBA juga mewarisi indeks pembangunan manusia dengan melakukan program beasiswa 1000 doktor," sebutnya.
Sayangnya, lanjut dia, pada era kepemimpinan Zumi Zola kebijakan daerah belum terealisasi karena program Jambi tuntas menjadi gubernur tuntas oleh KPK. Bahkan, menurut Dory, wakilnya Fachrori Umar yang kini sudah menjadi gubernur definitip juga tidak berkonsentrasi membenahi pembangunan di Jambi. "Belum ada program Jambi Tuntas yang bisa memberi bukti kemajuan pembangunan di Jambi," katanya.
Dory berharap calon gubernur ke depan serius membangun Jambi. Pertama, kata dia, mereka adalah orang yang bersih tidak memiliki beban masa lalu atau tidak memiliki persoalan hukum. Kedua, harus membangun visi-misi untuk Jambi yang maju infrastrukturnya, sejahtera rakyatnya dan ekonomi yang berkeadilan. "Dan ketiga, harus memprioritaskan pembangunan indek manusia karena ini penting untuk 10-20 tahun ke depan," pungkasnya.(fey)
