JAMBI – Gagalnya partai koalisi pengusung Zumi Zola-Fachrori mengajukan dua nama calon wakil gubernur (cawagub) ke tim pansel DPRD, dinilai kalangan pengamat dan akademisi sebagai suatu ‘musibah’ bagi masyarakat Jambi. Karena, kejadian ini akan berimbas kepada jalannya roda pemerintahan Pemerintah Provinsi (pemprov) Jambi.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Islam Negeri UIN STS Jambi, Bahren Nurdin mengatakan, tanpa wakil gubernur (wagub), pemerintahan tidak akan berjalan efektif. Imbasnya pasti akan berdampak pada laju pembangunan dan pelaksanaan program juga akan terganggu.
" Bagaimana mau efektif. Pemerintahan kacau seperti saat ini. OPD saja ada yang bertentangan. Tambah tidak karuan ini," kata Bahren. Menurut penilaiannya, pemerintahan Jambi kali ini terburuk sepanjang sejarah Jambi. "Gubernur kena OTT, Pengajuan Cawagub tarik ulur. Pembangunan nyaris tidak ada, padahal sudah setengah perjalanan," bebernya.
Tanpa wagub, kanjut dia, pengawasan terhadap Organisasi perangkat daerah (OPD)
menjadi tidak efektif. Fungsi wakil adalah untuk pengawasan kinerja di bawah. "Kalau wakil tak ada, repot. Kalau gub nya mampu ya tak apa. Tapi ya lihat sendiri lah saat ini bagaimana," katanya lagi.
Bahren juga sangat menyayangkan gagalnya partai koalisi mengajukan dua nama cawagub ke DPRD. Padahal, waktu yang diberikan sudah cukup lama. Bahkan sudah dua kali molor dan penambahan waktu. Begitu gagal lagi, Selasa, 16 Juli lalu, mau minta tambah waktu lagi. Menurut Bahren, pengajuan penambahan waktu itu hanya intrik semata. "Akal akalan saja untuk loby loby. Ya .. tapi tidak masalah. Tapi harus ada dasar hukumnya. Kalau tidak, ya bakal sia sia lagi," ujarnya lagi.
Menurut Bahren, harus ada alasan yang kuat bagi DPRD menerima dan mengambulkan penambahan waktu yang diajukan partai koalisi tersebut. Masalahnya saat ini, partai koalisi tidak satu komando. " Mereka mengedepankan ego masing masing. Bukan untuk kemujaun pembanguan Jambi ke depan," tandasnya.
Penilaian suerupa disampaikan Pengamat Politik dari Pisipol Unja, Navarin Karim. Posisi wagub sangat diperlukan untuk melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap OPD." Kalau hanya ada gubernur saja, ya susah. Karena banyak yang harus diawasi. Apalagi tugas gubernur itu sangat banyak dan berat. Harus turun ke lapangan, mengambil kebijakan, melakukan lobi untuk mendapatkan anggaran dari pusat, dan banyak lagi. Apa kuat seorang gubernur menjalankan semuanya sendiri," katanya.
Dia menilai kegagalan loby loby dalam partai koalisi ini mencerminkan kurangnya kualitas dan bargaining para politisinya. Apalagi posisi cawagub ini dikait kaitkan dengan perhelatan Pemilihan gubernur (Pilgub) 2020 mendatang. " Masalah seperti ini seharusnya tidak perlu lagi terjadi. Seharusnya para politisi di partai koalisi lebih memikirkan Jambi kedepan," ujarnya.
Seperti diketahui, Fachrori Umar hampir dipastikan akan memimpin Jambi tanpa wakil. Ini terjadi setelah partai koalisi gagal menyerahkan dua nama cawagub kepada DPRD hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, Selasa, 16 Juli tengah malam lalu. Memang, masih ada waktu hingga pertengahan Agustus nanti. Dan PKB, salah satu partai koalisi sudah mengajukan permohonan perpajangan waktu kepada DPRD.
Sekarang bola panas berada ditangan DPRD. Apakah menyetujui perpanjangan waktu atau menolaknya. Kalau dewan mengabulkan bisa saja partai koalisi mengajukan dua nama cawagub untuk mendampingi Fachrori. Sebaliknya, kalau ditolak, sudah dipastikan Fachrori bakal memimpin Jambi seorang diri hingga masaj pemerintahan Jambi Tuntas berakhir. Sanggupkan dia?
Sebelumnya, Gubernur Jambi Fachrori Umar menyatakan tidak mau ikut pusing ada tidaknya nama cawagub diusulkan partai koalisi. Bahkan dia optimis perkebangan Jambi kedepan akan tetap bagus walaupun dirinya tidak didampingi wakil.
Fachrori menegaskan dirinya tidak masalah jika kemungkinan partai koalisi batal mengajukan dua nama cawagub yang akan menampingi dirinya. ‘’ Ya.. allahu allam lah, kita tidak tahu. Tapi kita tetap optimis Jambi tetap bagus,”ujarnya usai rapat di DPRD Provinsi Jambi dua hari lalu.
Menurut dia, banyak daerah yang gubernurnya tidak mempunyai wakil. Tapi tetap bagus dan roda pemerintahan berjalan dengan baik. ‘’ Seperti DKI. Saya sudah bilang dulu sama bupati dan walikota bahwa mereka adalah wakil saya hehehe,”katanya sambil tertawa. (isw)
